MADIUN (Lentera)– Dugaan ketidakwajaran dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (SPMB) jenjang SMA/SMK tahun 2025 di Kota Madiun menjadi sorotan sejumlah aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM).
Pada Rabu (9/7/2025), perwakilan LSM Wahana Kedaulatan Rakyat (WKR) Budi Santosa dan Kokok Heru Purwoko, mendatangi Kantor Cabang Dinas Pendidikan (Dindik) Jawa Timur (Jatim) Wilayah Madiun di Jalan Pahlawan. Mereka mempertanyakan surat permohonan data yang telah dikirimkan beberapa hari sebelumnya terkait pelaksanaan SPMB 2025.
Selain ke Cabdin, mereka juga telah mengirim surat permintaan data kepada dua sekolah menengah atas negeri di Kota Madiun, yakni SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 2. Hingga saat ini, belum ada respons yang diterima.
Budi Santosa menyampaikan, ini dilakukan untuk menindaklanjuti sejumlah laporan dari masyarakat terkait proses seleksi penerimaan siswa baru.
“Kami hanya ingin mencocokkan data peserta didik baru yang diterima melalui sistem dengan laporan yang kami terima. Jika sesuai dengan aturan, maka tidak ada masalah,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa keterbukaan data sangat penting dalam menjaga keadilan dan transparansi dalam proses penerimaan peserta didik.
Reporter: Wiwiet Eko Prasetyo/Editor:Widyawati
.jpg)
