SAMARINDA (Lentera) – Program Pendidikan Gratispol terus mendapat sorotan. Kali ini dari Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agus Aras. Ia mengatakan Gratispol merupakan program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, namun tetap harus mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah.
"Dalam konteks politik, sah-sah saja program seperti itu. Tapi kita juga harus realistis, melihat kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim dalam membiayai program pendidikan gratis secara menyeluruh," ujar Agus Aras dalam keterangan resminya, Jumat (11/7/2025).
Ketua Fraksi Partai Demokrat Kaltim ini juga mengingatkan bahwa kondisi fiskal Kaltim saat ini masih terbatas, sehingga pelaksanaan program pendidikan gratis harus melalui berbagai pertimbangan.
"Tujuannya bagus, tapi masyarakat juga perlu bersabar karena program ini baru akan berjalan maksimal mulai 2026. Ini juga berkaitan dengan regulasi yang ada di Indonesia," Imbuh pria asal Bone ini.
Ia menambahkan, bahwa kewenangan Pemerintah Provinsi dalam urusan pendidikan terbatas pada jenjang pendidikan SMA, SMK, dan SLB. Sementara untuk perguruan tinggi, perlu ada formulasi dan pertimbangan khusus agar sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.
"Sekali lagi, kita harus tetap realistis. Anggaran daerah juga perlu dialokasikan untuk sektor lain yang tidak kalah penting, seperti infrastruktur yang saat ini juga membutuhkan perhatian serius," demikian Agus Aras.
Editor: Sukarjito
.jpg)
