MALANG (Lentera) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang menemukan selisih data Anak Tidak Sekolah (ATS) hampir 60 persen, dibanding dengan data milik pemerintah pusat.
"Kami meyakini jumlahnya lebih sedikit dibandingkan data di pusat, hampir 60 persen," ujar Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, Suwadji, Senin (14/7/2025).
Menurut Suwadji, berdasarkan data dari Kemendikdasmen terdapat sekitar 27.561 kasus ATS di Kabupaten Malang.
"Tetapi itu ada jenjang SMA nya. Sementara, Pemkab Malang kan wewenangnya hanya mencakup PAUD, TK, SD, sampi SMP," tambahnya.
Dari data awal tersebut, pihaknya menyebutkan telah melakukan penanganan terhadap sekitar 14 ribu anak. Seiring dengan berbagai upaya yang dilakukan, kini jumlah ATS di Kabupaten Malang diperkirakan tinggal sekitar 6 ribu anak untuk jenjang SD-SMP.
Namun, Suwadji menegaskan angka ini masih bersifat sementara dan terus dimutakhirkan. Pemkab Malang masih melakukan verifikasi dan pencocokan data, melalui pendataan berbasis nama dan alamat di masing-masing desa.
"Kami dorong di desa untuk terus memutakhirkan data. Kepala desa juga kami tunjuk sebagai Ketua Kelompok kerja (Pokja) Sapu bersih (Saber) ATS di tingkat desa, supaya benar-benar tahu siapa saja di desanya yang masih tidak sekolah," terangnya.
Selain memperbarui data, Pemkab Malang juga berencana mengumpulkan seluruh Lurah dan Kepala desa dalam waktu dekat. Hal ini dilakukan, untuk memastikan angka ATS di Kabupaten Malang benar-benar valid.
"Insyaallah dalam waktu dekat akan kami kumpulkan untuk memperoleh data yang valid," imbuh Suwadji.
Lebih lanjut, dari seluruh wilayah di Kabupaten Malang yang terdiri dari 33 kecamatan, Kecamatan Sumbermanjing Wetan (Sumawe) tercatat memiliki jumlah ATS paling banyak, yakni sekitar 500 anak.
Namun demikian, Suwadji menuturkan, di kecamatan ini sudah ada berbagai upaya pendampingan, seperti pembentukan Saber ATS dan keberadaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
"Di sana ada sekitar 500-an ATS. Tapi sekarang sudah ada Saber ATS juga, ada PKBM juga," ujarnya.
Dalam hal ini, PKBM menurutnya menjadi salah satu alternatif bagi anak-anak usia sekolah yang sudah terlanjur bekerja. Melalui PKBM, lanjutnya, anak-anak tetap bisa mendapatkan pendidikan dengan jadwal yang lebih fleksibel, sehingga memungkinkan untuk tetap bekerja sambil belajar.
"Harapannya, lulusan PKBM bisa berprestasi seperti lulusan sekolah reguler. Bisa kuliah juga nantinya," jelas Suwadji.
Disinggung terkait faktor yang menyebabkan masih tingginya angka ATS di Kabupaten Malang, Suwadji menyebut terdapat dua faktor utama. Pertama, yakni persoalan ekonomi dan rendahnya kesadaran orang tua terhadap pentingnya pendidikan anak.
"Kesadaran orang tua itu, biasanya karena kesibukan atau keterbatasan pengetahuan, jadi tidak memberikan kesempatan anaknya untuk sekolah. Hal itu akhirnya ditambah anaknya yang malas," pungkasnya.
Reporter: Santi Wahyu/Editor: Ais
