18 July 2025

Get In Touch

2 Ribu Pasukan Garda Nasional Ditarik dari Los Angeles

Para pengunjuk rasa dijaga Garda Nasional saat protes kebijalan Trump di pusat kota Los Angeles. (Dok.Rtr)
Para pengunjuk rasa dijaga Garda Nasional saat protes kebijalan Trump di pusat kota Los Angeles. (Dok.Rtr)

LOS ANGELES (Lentera)- Pentagon memerintahkan 2 ribu pasukan Garda Nasional ditarik dari Los Angeles. Diketahui pasukan tersebut sebelumnya diberi tugas mengatasi rangkaian protes terkait kebijakan Presiden Donald Trump soal imigran ilegal.

Juru bicara Pentagon, Sean Parnell, mengatakan total ada 4 ribu pasukan yang ditempatkan di Los Angeles. Setengah dari pasukan ditarik karena dinilai telah berhasil menuntaskan misi. 

"Berkat pasukan kami yang maju untuk menjawab panggilan, pelanggaran hukum di Los Angeles mereda. Oleh karena itu, menteri telah memerintahkan penarikan 2.000 anggota Garda Nasional California dari misi perlindungan federal," kata Parnell, dikutip dari Reuters, Rabu (16/7/2025).

Pengerahan Garda Nasional ditentang Gubernur California Gavin Newsom dan Wali Kota Los Angeles Karen Bass. Pengerahan kekuatan militer dinilai tidak diperlukan dan merugikan perekonomian lokal. 

Meski demikian, 2 ribu pasukan Garda Nasional sisanya bersama dengan sekitar 700 marinir masih ditugaskan di Los Angeles. 

Garda Nasional diberi kewenangan menahan orang-orang yang dinilai mengancam personel atau properti federal, tapi hanya sampai polisi dapat menangkap mereka. Pejabat militer tidak diizinkan melakukan penangkapan sendiri. 

Trump berjanji mendeportasi jutaan orang yang berada di AS secara ilegal dan menggerebek mereka di lokasi-lokasi kerja termasuk perkebunan. Trump juga harus menghadapi puluhan gugatan hukum atas kebijakannya itu. 

Tak hanya menempatkan pasukan di Los Angeles, ribuan pasukan tugas aktif juga ditempatkan di perbatasan dengan Meksiko. Pentagon bahkan membuat zona militer di wilayah perbatasan.

Zona militer dimaksudkan agar pemerintahan Trump menggunakan pasukan militer untuk menahan imigran tanpa mengacu pada UU Pemberontakan 1807, yang memberi wewenang kepada presiden untuk mengerahkan militer guna menekan kejadian seperti kerusuhan sipil. 

Editor:Widyawati/berbagai sumber

Share:
Lentera Today.
Lentera Today.