MALANG (Lentera) - Pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Kabupaten Malang yang sebelumnya ditargetkan pada Juni 2025, dipastikan meleset dari jadwal. Hingga akhir Juli ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang mengakui belum mendapat kabar lanjutan dari pusat terkait pelaksanaan proyek tersebut.
"Belum ada kabarnya. Ya, kami kan dapat program memang, tetap kami persiapkan persyaratannya," ujar Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang, Nurcahyo, Rabu (23/7/2025).
Nurcahyo juga menanggapi pernyataan Bupati Malang, Sanusi beberapa waktu lalu yang sempat menyebut pembangunan SR akan kembali ditargetkan pada September 2025 mendatang. Menurutnya, hal itu memungkinkan sepanjang seluruh persiapan dan administrasi di tingkat daerah telah rampung.
"Kalau memang kesiapannya sudah, ya bisa September itu dibangun," katanya.
Lebih lanjut, definitif Kepala Inspektorat Kabupaten Malang ini menjelaskan, sejumlah persyaratan administratif telah disiapkan oleh OPD terkait. Terutama Dinas Sosial yang menjadi leading sektor program nasional ini.
Ditegaskannya, lahan yang disiapkan untuk pembangunan SR pun sudah dalam kondisi siap pakai.
"Administrasi dari teman-teman OPD sudah disiapkan, lahan juga sudah siap. Tinggal bangun saja, karena semuanya dari pusat," ucapnya.
Terkait perizinan, Nurcahyo menyebut hal ini akan disesuaikan dengan kewenangan masing-masing. Ia memastikan, Pemkab Malang akan mendukung seluruh proses yang diperlukan agar pembangunan SR dapat segera terealisasi, termasuk pendataan calon siswa.
"Kalau (izin) daerah, ya daerah yang mengeluarkan. Kami bantu semuanya untuk realisasi Sekolah Rakyat, termasuk nanti pendataan calon siswa," imbuhnya.
Berbeda dengan Kota Malang dan Kota Batu, hingga saat ini Kabupaten Malang menjadi satu-satunya daerah di Malang Raya yang belum memiliki bangunan fisik untuk pelaksanaan program SR.
Di Kota Malang, SR telah berjalan dengan dua jenjang pendidikan. Empat rombongan belajar (rombel) jenjang Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) telah menggunakan gedung Poltekom di Kecamatan Kedungkandang. Sedangkan tiga rombel jenjang SMA beroperasi di gedung milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur, di Jalan Kawi, Kecamatan Klojen.
Sementara itu, di Kota Batu, sebanyak 100 siswa tingkat SMP dari Malang Raya, termasuk dari Kabupaten Malang dan Kota Malang, sudah menempati asrama di PPSPA Bima Sakti, Kelurahan Songgokerto, Kecamatan Batu. Dari total tersebut, 54 siswa berasal dari Kota Batu, sementara sisanya dari dua daerah lainnya.
Untuk diketahui, Pemkab Malang telah menyiapkan lahan seluas 9,7 hektare di Desa Srigonco, Kecamatan Bantur, sebagai lokasi pembangunan SR. Bahkan, Bupati Malang, Sanusi, pada akhir April 2025 lalu menyampaikan, pembangunan direncanakan mulai Juni dengan dukungan anggaran Rp200 miliar dari APBN.
Saat itu, Bupati Malang, Sanusi juga memastikan berbagai proses perizinan yang menjadi kewenangan daerah, seperti Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), izin pendirian bangunan, izin lingkungan, hingga izin lalu lintas, tengah dilengkapi.
"Diprioritaskan yang di Srigonco ini karena lahannya siap bangun. Kalau di Tumpang, kan, masih banyak pohon. Harus nebangin dulu ," ucapnya.
Dengan luas lahan hampir 10 hektare, SR di Srigonco, menurutnya dirancang sebagai sekolah berasrama yang menyelenggarakan pendidikan dari jenjang SD, SMP, hingga SMA dalam satu kawasan.
Reporter: Santi Wahyu/Editor: Ais
