Terkait Revitalisasi Tambak, Amggota Komisi B DPRD Jatim Ingatkan Jangan Abaikan Petambak Kecil
SURABAYA (Lentera) — Rencana revitalisasi tambak tradisional yang digagas pemerintah pusat disambut positif Komisi B DPRD Jawa Timur, namun tidak mengabaikan para petambak kecil.
Demikian disampaikan Anggota Komisi B DPRD Jatim, Erma Susanti yang mengingatkan agar pemerintah tidak mengabaikan nasib petambak kecil.
Menurutnya, program revitalisasi yang diinisiasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) ini sangat bagus, untuk mendongkrak kembali kesejahteraan masyarakat pesisir Jatim yang menggantungkan hidup dari sektor tambak.
"Revitalisasi tambak bukan sekadar soal infrastruktur, ini meyangkut masa depan ekonomi masyarakat pesisir. Banyak tambak kita rusak dan tidak lagi produktif," ungkap Erma Susanti, Rabu (23/7/2025).
Data Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur menunjukkan, saat ini terdapat lebih dari 76.000 hektare lahan tambak di berbagai wilayah seperti Gresik, Sidoarjo, Lamongan, Tuban, Probolinggo, dan Banyuwangi. Dari total tersebut, lebih dari 60 persen masih berupa tambak tradisional, dengan produktivitas rendah rata-rata hanya 0,6 ton per hektare per tahun.
Anggita Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim ini menegaskan, revitalisasi harus menyentuh aspek teknis secara menyeluruh agar benar-benar memberi dampak signifikan. Hal tersebut mencakup perbaikan tata air, ketersediaan benih unggul, akses terhadap pakan berkualitas, serta pelatihan budidaya berbasis teknologi modern.
Namun, Erma juga mengingatkan potensi risiko dalam pelaksanaan program ini, terutama jika tidak ada perlindungan yang jelas terhadap petambak rakyat.
"Petani tambak jangan hanya jadi penonton. Pemerintah harus hadir melindungi mereka, bukan membuka jalan untuk penguasaan lahan oleh korporasi besar," tegasnya.
Secara nasional, revitalisasi tambak akan dilakukan di lahan seluas 78.000 hektare di wilayah Pantura, dengan target awal 13.000 hektare dimulai tahun 2025 dan rampung pada 2029. Program ini mencakup 4 provinsi dan 28 kabupaten/kota.
Namun demikian, berbagai tantangan teknis di lapangan masih menjadi kendala. Mulai dari masalah sampah di pesisir, abrasi, pendangkalan, hingga ketiadaan IPAL dan tandon air bersih yang masih banyak dijumpai di tambak rakyat.
Erma mendorong agar Pemerintah Provinsi Jawa Timur proaktif dalam menjalin koordinasi dengan KKP agar wilayah Jatim tidak tertinggal dalam program prioritas tersebut. Ia menyebut, jika program ini dilakukan secara tepat sasaran, produktivitas tambak bisa meningkat dua hingga tiga kali lipat.
"Kalau produktivitas naik, otomatis penghasilan petambak akan meningkat. Ini akan berdampak langsung terhadap kesejahteraan mereka," katanya.
Komisi B, lanjutnya, akan menjalankan fungsi pengawasan secara ketat terhadap pelaksanaan program ini. Ia juga menekankan perlunya dukungan akses pembiayaan, pendampingan usaha, dan jaminan pasar bagi produk tambak lokal.
"Yang kita inginkan bukan hanya tambaknya bagus, tapi petaninya juga sejahtera," pungkasnya.
Reporter: Pradhita/Editor: Ais
