Sektor Infrastruktur, Sanitasi, dan Kesehatan Kabupaten Malang dapat Alokasi Besar Hasil Efisiensi APBD 2025
MALANG (Lentera) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang menetapkan sektor infrastruktur dan sanitasi, serta bidang kesehatan sebagai penerima dana terbesar setelah dilakukan pergeseran alokasi. Dana tersebut merupakan efisiensi anggaran sebesar Rp93,6 miliar dalam pelaksanaan APBD 2025 sesuai Instruksi Presiden (Inpres) 1/2025 tersebut,
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Malang, Yetty Nurhayati, menjelaskan efisiensi anggaran tersebut bersumber dari dana block grant, yakni bantuan keuangan dari pemerintah pusat. Yang penggunaannya diserahkan kepada daerah untuk dikelola sesuai kebutuhan dan prioritas masing-masing.
"Seluruh proses pengalihan dana hasil efisiensi tersebut dilakukan berpedoman pada Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 900/833/SJ, tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2025," ujar Yetty, dikonfirmasi melalui pesan singkat, Kamis (24/7/2025).
Yetty menegaskan, pengalihan dana hasil efisiensi tersebut tidak menunggu mekanisme perubahan APBD. Melainkan langsung dilakukan melalui proses pergeseran anggaran.
Hal ini memungkinkan percepatan pelaksanaan program prioritas di tengah tahun anggaran yang saat ini berjalan. "Pergeseran anggaran sudah dilakukan, ya. Jadi, tidak menunggu perubahan APBD," katanya.
Dari total Rp93,6 miliar, disebutkannya, alokasi terbesar diberikan untuk sektor infrastruktur dan sanitasi, yakni sebesar Rp60,8 miliar. Sektor kesehatan menempati urutan kedua dengan alokasi sebesar Rp8,9 miliar.
Selain itu, sebesar Rp22,3 miliar juga dialokasikan untuk program priroitas lainnya yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan, serta pertumbuhan ekonomi.
Sementara itu, untuk optimalisasi penanganan pengendalian inflasi, dialokasikan sebesar Rp100 juta. Serta untuk penyediaan cadangan pangan dialokasikan senilai Rp1,3 miliar.
Lebih lanjut, Yetty menyampaikan, guna memastikan dana hasil efisiensi ini terserap secara maksimal dan tidak menimbulkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), pihaknya telah menyiapkan sejumlah strategi percepatan.
Salah satunya adalah mendorong perangkat daerah untuk melakukan lelang dini. "Percepatan realisasi belanja kami dorong melalui pelaksanaan lelang dini, percepatan realisasi tanpa menunda administrasi pertanggungjawaban, serta penyusunan rencana kegiatan dan penjadwalan secara konsisten," jelas Yetty.
Terpisah, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang, Nurcahyo, menambahkan realisasi belanja daerah Tahun Anggaran 2025, secara umum telah berjalan dengan baik dan memasuki paruh kedua tahun anggaran.
"Program-program kami sudah berjalan, dan serapan anggarannya mendekati 50 persen. Untuk rincian lebih lengkapnya bisa dilihat di BKAD karena mereka yang pegang data realisasi," kata Nurcahyo.
Dirinya juga menyampaikan, sejumlah program besar akan mulai direalisasikan pada semester kedua tahun 2025 ini. Program-program tersebut berasal dari tiga sektor yang menyerap porsi anggaran terbesar dalam struktur APBD Kabupaten Malang. Meliputi sektor pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur.
"Yang besar itu memang di Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan infrastruktur. Itu yang akan segera kami realisasikan dalam waktu dekat," ujar Nurcahyo.
Diketahui, pergeseran anggaran adalah perubahan atau penyesuaian dalam alokasi anggaran yang sudah ditetapkan. Pergeseran anggaran dilakukan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya keuangan.
Reporter: Santi Wahyu|Editor: Arifin BH
