SURABAYA (Lentera) – Komisi E DPRD Jawa Timur (Jatim), Rasiyo mengingatkan pentingnya peningkatan pengawasan dan koordinasi lintas sektor untuk optimalisasi program Sekolah Rakyat (SR).
Rasiyo menegaskan, keberhasilan Sekolah Rakyat tidak bisa berdiri sendiri. Ia menyatakan perlunya sinergi konkret antara para penyelenggara sekolah dengan instansi terkait seperti Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan.
“Ini menjadi tanggung jawab daripada kepala sekolah rakyat. Makanya harus koordinasi dengan instansi terkait, baik Dinas Sosial soal sarana dan prasarana, terus kemudian soal kurikulum dengan Dinas Pendidikan,” ungkap Rasiyo di Gedung DPRD Jatim, Sabtu (26/7/2025).
Politisi Demokrat tersebut menyoroti pentingnya kualitas layanan pendidikan dan kelengkapan fasilitas dalam menciptakan kenyamanan belajar, terutama karena mayoritas siswa Sekolah Rakyat berasal dari keluarga kurang mampu.
“Saya kira kalau pelayanannya baik dan pendidikannya bagus, ya kerasan. Kan sekolah asrama dengan fasilitas lengkap dan semua dipenuhi,” tegasnya.
Program Sekolah Rakyat sendiri ditujukan untuk menampung anak-anak dari kelompok miskin, rentan putus sekolah, serta mereka yang tidak terjangkau oleh layanan pendidikan formal reguler. Pada tahun 2025, sedikitnya 12 sekolah rakyat telah beroperasi di daerah seperti Sampang, Lumajang, Bondowoso, Trenggalek, dan Situbondo.
Sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan afirmatif pemerintah pusat, Rasiyo menekankan bahwa semua pihak harus menjaga konsistensi dan keberlanjutan program ini.
“Kita harus hati-hati karena ini memang kebijakan pemerintah pusat, harus didukung sepenuhnya,” jelasnya.
Tak hanya mendorong sinergi dan komitmen, Rasiyo juga memastikan bahwa Komisi E DPRD Jatim akan turun langsung memantau pelaksanaan di lapangan.
“Kita akan turun langsung ke lapangan untuk melakukan pemantauan,” pungkasnya.
Sebagai catatan, pada Tahap 1A yang dimulai 14 Juli 2025, sebanyak 12 sekolah rakyat telah menjalankan MPLS dengan melibatkan 1.183 siswa dari keluarga prasejahtera. Pelayanan pendidikan tersebut ditopang oleh 12 kepala sekolah, 175 guru, dan 137 tenaga kependidikan.
Tahap 1B yang akan rampung akhir Agustus 2025 direncanakan menambah cakupan program menjadi 19 sekolah rakyat, dengan kapasitas total 1.225 siswa. Sekolah-sekolah ini tersebar di berbagai wilayah seperti Malang, Batu, Lamongan, Surabaya, Jember, hingga Gresik.
Skema implementasi memanfaatkan infrastruktur milik Pemprov Jatim, khususnya rombongan belajar SMA dan SMP, dengan dukungan sekitar 500 tenaga pendidik yang sebagian besar terdiri dari ASN dan PPPK.
Reporter: Pradhita/Editor:Widyawati
