DENPASAR (Lentera) — Fraksi PDI Perjuangan (FPDIP) DPRD Jawa Timur (Jatim) menegaskan komitmennya untuk mengawal isu-isu strategis perempuan dan anak. Langkah ini sebagai bagian kebijakan partai yaitu gender responsif.
Hal ini disampaikan oleh Bendahara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, Erma Susanti, menanggapi arahan langsung Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, dalam kegiatan Bimbingan Teknis Nasional Fraksi PDI Perjuangan se-Indonesia di Denpasar, Bali.
Menurut Erma, dalam arahannya, Ketua Umum PDI Perjuangan menunjukkan kepedulian yang sangat besar terhadap isu perempuan dan anak.
"Ibu Ketua Umum sangat concern terhadap isu-isu kekerasan perempuan dan anak. Beliau secara tegas menyampaikan bahwa tidak ada ruang toleransi terhadap segala bentuk kekerasan terhadap perempuan," ungkap Erma, Jumat (1/8/2025).
Arahan tersebut, lanjut Wakabid DPD PDI Perjuangan Jatim ini diterjemahkan secara konkret oleh Fraksi PDI Perjuangan di Jawa Timur dalam bentuk komitmen penguatan layanan dan kebijakan perlindungan perempuan dan anak di tingkat lokal.
"Kami diinstruksikan untuk mendukung sepenuhnya layanan bagi perempuan dan anak. Termasuk juga pengawalan terhadap isu stunting yang menjadi perhatian utama Ibu Ketua Umum. Beliau konsisten menekankan pentingnya memantau apakah target zero stunting telah tercapai atau belum," ucapnya.
Erma yang juga Plt Ketua DPC PDI Perjuangan Tulungagung, menurutkan bahwa ke depan pihaknya mendorong peningkatan lebih lanjut terhadap kualitas kebijakan yang berpihak kepada perempuan dan anak di Jawa Timur. Menurutnya, masih banyak isu perempuan yang perlu ditangani secara serius, terutama dalam aspek partisipasi strategis perempuan dalam pembangunan.
"Padahal, perempuan memiliki potensi besar untuk mengambil peran-peran strategis di berbagai bidang. Tapi partisipasinya belum optimal. Di sinilah kebijakan perlu diarahkan lebih kuat agar perempuan benar-benar diberi ruang dan kesempatan," paparnya.
Ia juga menyoroti pentingnya penguatan indikator yang mampu memotret situasi aktual perempuan, seperti Gender Development Index (GDI) dan Gender Empowerment Index (GEI).
"GDI dan GEI adalah indikator penting untuk mengukur kondisi dan keterlibatan perempuan dalam pembangunan. Kalau kita serius ingin memperjuangkan perempuan, kita harus memastikan indikator-indikator itu meningkat dan mencerminkan situasi yang lebih baik," katanya.
Melalui dua indeks itu, kata Erma, pemerintah daerah dan lembaga legislatif bisa mengetahui sejauh mana perempuan dapat mengakses pendidikan, kesehatan, dan posisi strategis di ruang publik.
Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Jatim, tegas Erma, menempatkan isu perempuan dan anak sebagai bagian dari prioritas kebijakan yang wajib diperjuangkan. Ia bahkan menyebut bahwa komitmen ini merupakan bagian dari kesinambungan antara arah kebijakan pusat dan daerah.
"Apa yang menjadi arahan pusat, itu kami jadikan spirit di daerah. Ini seperti gayung bersambut antara kebijakan nasional dan langkah konkret di Jawa Timur. Kami di fraksi melihat bahwa penguatan peran perempuan di semua sektor harus menjadi misi bersama yang diikuti dengan kerja konkret," pungkasnya.
Reporter: Pradhita/Editor:Widyawati
