MALANG (Lentera) - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang menargetkan kemandirian fiskal, seiring rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kini mendekati 50 persen dari postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat menegaskan upaya peningkatan PAD terus dilakukan, untuk mengurangi ketergantungan pada dana transfer dari pusat.
"Terkait rasio PAD di postur APBD, ini memang target kami terkait kemandirian fiskal, itu akan kami kejar terus. Memang kalau dilihat dari persentasenya, walaupun belum 50 persen tapi mendekati, dibanding beberapa daerah lain," ujar Wahyu, Jumat (22/8/2025).
Menurut Wahyu, apresiasi dari Komisi II DPR RI yang menilai Kota Malang sebagai salah satu daerah dengan rasio PAD tertinggi di Jawa Timur, menjadi bukti langkah Pemkot berada di jalur yang tepat.
Meski demikian, Wahyu mengakui APBD Kota Malang masih didominasi oleh dana transfer pusat. Saat ini, sekitar 60 persen dari kebutuhan APBD masih bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD). "Kalau dana transfer memang iya. Kami memang dominasi APBD dari dana transfer," katanya.
Lebih lanjut, menanggapi rencana pengurangan TKD pada 2026, Wahyu menyebut Pemkot Malang telah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi. Salah satunya dengan pergeseran anggaran efisiensi agar tetap fokus pada program prioritas.
Ditambahkannya, setiap penyesuaian anggaran akan diarahkan pada program yang memberi dampak langsung bagi masyarakat.
"Walaupun nanti ada yang terdampak dari kebijakan pengurangan dana transfer, tetapi masyarakat juga tahu bahwa kondisi saat ini ada pergeseran pada program lain yang lebih prioritas. Yang tentunya juga berdampak pada masyarakat," katanya.
Sementara itu, Ketua Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin menyampaikan rasio PAD Kota Malang jauh lebih tinggi dibanding sejumlah daerah lain di Jawa.
"Yang cukup menggembirakan, Kota Malang ini menjadi salah satu dari sedikit daerah yang postur rasio PAD di APBD-nya cukup tinggi. Mendekati 50 persen, tepatnya 45-an persen," ujar Khozin.
Dijelaskannya, pada 2025 ini Kota Malang memperoleh TKD yang diproyeksikan sebesar Rp1,3 triliun dari total postur APBD sekitar Rp2 triliun lebih. Sementara PAD Kota Malang berada di kisaran hampir Rp800 miliar.
"Di daerah lain khususnya di Pulau Jawa, ada yang rasio keuangan PAD ke APBD hanya 10 sampai 15 persen. Tentunya kalau bicara filosofi otonomi daerah, itu kan bukan dalam kebijakan saja. Tetapi dalam fiskal juga harus punya kemandirian,"tambahnya.
Untuk itu, Khozin menilai salah satu langkah yang bisa ditempuh Kota Malang adalah memperkuat peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Ia mencontohkan Perumda Tugu Tirta yang dinilai berprestasi secara nasional.
"Solusi terkait hal tersebut salah satunya, yaitu penguatan BUMD. Di Kota Malang ini, BUMD Perumda Tugu Tirta itu menjadi dua terbaik di Indonesia. Nah itu bisa dijadikan solusi alternatif lain untuk menopang fiskal daerah," pungkasnya.
Reporter: Santi Wahyu/Editor: Ais
