JAKARTA (Lentera) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyinggung efek jera dan rasa keadilan bagi masyarakat dalam penanganan kasus korupsi serta sebagai esensi penegakan hukum. Hal itu terkait dengan pernyataan Istana yang menyatakan Presiden Prabowo Subianto tidak akan membela bawahan eks Wamenaker, Immanuel Ebenezer alias Noel.
"Kita penting melihat kembali esensi penegakan hukum yang memberikan efek jera para pelakunya dan rasa keadilan bagi masyarakat," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Minggu (24/8/2025).
Dia mengatakan bahwa penegakan hukum yang serius juga sekaligus menjadi cermin komitmen negara dalam pemberantasan korupsi. Sebab, lanjutnya, penindakan bukan hanya satu hal dalam memerangi korupsi. Menurutnya, perlu dibarengi dengan pencegahan.
"Tentunya kita berharap tidak berhenti pada proses penegakan hukumnya saja, fakta-fakta masih terbukanya celah terjadinya korupsi dalam pelayanan publik khususnya pada sektor ketenagakerjaan ini juga harus segera ditindak lanjuti dengan langkah-langkah pencegahannya," ujarnya dikutip sindonews.
Sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Officer (PCO) Hasan Nasbi angkat bicara soal permintaan amnesti yang diajukan eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel kepada Presiden Prabowo Subianto.
Hasan menegaskan, Presiden sama sekali tidak akan melindungi pejabat yang terjerat kasus korupsi. "Presiden juga pernah menyampaikan tidak akan membela bawahannya yang terlibat korupsi. Jadi kita serahkan saja sepenuhnya pada penegakan hukum," ujar Hasan, Sabtu (23/8/2025).
Hasan menambahkan, sejak awal menjabat Prabowo selalu menekankan kepada seluruh kabinet dan pejabat negara agar bekerja sepenuh hati untuk rakyat serta menjauhi praktik korupsi dalam bentuk apa pun.
"Presiden selama 10 bulan ini setiap saat memperingatkan jajarannya agar bekerja untuk rakyat dan jangan sekali-kali berani melakukan korupsi. Itu artinya presiden sangat serius," kata dia. (*)
Editor : Lutfiyu Handi
