SURABAYA (Lentera)- Dosen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga (FISIP Unair), Dr. Suko Widodo Drs M Si, mengungkapkan, komunikasi pejabat publik di Indonesia masih jauh dari ideal. Alih-alih menjadi jembatan kebijakan, banyak pejabat justru terjebak dalam gaya komunikasi elitis, normatif, bahkan arogan.
“Publik sering merasa bukan diajak berdialog, melainkan digurui. Padahal dalam demokrasi, komunikasi pejabat publik mestinya menekankan transparansi, empati, dan partisipasi. Jika ini diabaikan, kepercayaan publik terhadap pemerintah melemah,” kata Suko, Kamis (28/8/2025).
Menurut Suko, salah satu faktor utama lemahnya komunikasi pejabat publik adalah kuatnya budaya politik feodal yang masih mengakar. Relasi atasan-bawahan yang kaku membuat komunikasi bersifat satu arah.
Selain itu, keterampilan komunikasi yang melayani juga masih rendah. Aspek lain yang disorot adalah minimnya budaya meminta maaf atau mengundurkan diri. Hal ini, kata Suko, erat kaitannya dengan lemahnya akuntabilitas di Indonesia.
“Di banyak negara maju, meminta maaf atau mundur adalah bentuk tanggung jawab moral. Sayangnya, di Indonesia, mundur dianggap kelemahan. Padahal, langkah ini justru menjaga kehormatan pribadi sekaligus martabat lembaga,” jelasnya.
Lebih jauh, ia menyebut akar persoalan tersebut tak lepas dari kultur politik patrimonial dan oligarkis. Dalam tradisi itu, jabatan sering dipandang sebagai privilese, bukan amanah, sehingga pejabat lebih berperan sebagai penguasa ketimbang pelayan publik.
Sebagai langkah perbaikan, Suko menawarkan empat hal penting untuk membenahi komunikasi publik pejabat.
Pertama, membekali pejabat dengan keterampilan komunikasi, termasuk listening skill dan crisis communication. Kedua, membangun budaya akuntabilitas sehingga meminta maaf atau mundur tidak dipandang lemah.
Ketiga, memanfaatkan media digital untuk dialog dan transparansi, bukan sekadar pencitraan. Terakhir, memberikan teladan komunikasi empatik dari pimpinan tertinggi agar nilai tersebut mengalir ke seluruh lapisan birokrasi.
“Jika empat hal ini dijalankan secara konsisten, pejabat publik bisa lebih dipercaya dan dekat dengan masyarakat. Komunikasi yang baik bukan hanya etika, tetapi juga kunci keberhasilan tata kelola pemerintahan,” pungkasnya.
Reporter: Amanah
