SURABAYA (Lentera) -Aktivis ‘98 Jawa Timur menyerukan agar aspirasi disampaikan secara damai dan menjauhi kekerasan. Hal itu disampaikan terkait adanya demonstrasi di berbagai daerah yang mulai mengarah pada potensi krisis keamanan nasional
Perwakilan Aktivis ‘98 Jatim, Trio Marpaung, mengingatkan bahwa aksi demonstrasi pada 25 Agustus lalu yang awalnya menuntut pembubaran DPR justru berkembang menjadi kerusuhan setelah insiden meninggalnya Affan Kurniawan, driver ojek online yang dilindas kendaraan taktis Brimob di Jakarta.
“Kondisi ini memicu amarah massa hingga berujung penjarahan dan pembakaran fasilitas umum. Kalau dibiarkan, Indonesia bisa menghadapi krisis yang lebih parah daripada 1998,” kata Trio dalam konferensi pers di depan Hotel Majapahit Surabaya, Senin (1/9/2025).
Dalam kesempatan itu, pihaknya juga mengajukan Sepuluh Tuntutan Rakyat (Sepultura) Aktivis ‘98 Jatim.
Di antaranya: Pengesahan RUU Perampasan Aset Koruptor, hukuman mati bagi koruptor, pembatalan kenaikan pajak dan penurunan harga sembako, penolakan tindakan represif aparat dalam menangani aksi, reshuffle kabinet yang tidak sejalan dengan Presiden.
Selanjutnya penggantian Kapolri, penggantian Mendagri, penggantian Menkeu, lenolakan terhadap vandalisme, perusakan, dan penjarahan, serta melawan praktik serakahnomics.
Meski mengajukan kritik keras lewat Sepultura, Trio menegaskan bahwa Aktivis ‘98 Jatim tetap mendukung pemerintahan yang sah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo.
“Kami ingin pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi keresahan rakyat, tanpa harus mengorbankan stabilitas bangsa,” tutupnya.
Trio mengungkapkan, demonstrasi adalah hak warga negara yang dilindungi undang-undang, namun tetap harus dilakukan secara rasional, bermartabat, dan tidak mudah terprovokasi.
Ia juga mengingatkan aparat keamanan untuk tidak bertindak represif, karena justru bisa memperkeruh keadaan.
Reporter: Amanah|Editor: Arifin BH
