MALANG (Lentera) - Dalam kurun waktu kurang dari 24 jam, dua nomor telepon milik pejabat dan mantan pejabat di Pemerintah Kota (Pemkot) Malang diduga diretas oleh pihak tidak bertanggung jawab.
Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Malang pun mengimbau masyarakat, agar waspada modus serangan siber semacam ini.
"Namanya kemajuan teknologi, ya. Jadi kemampuan orang dalam menelisik, menyisir teknologi itu macam-macam. Kalau itu dimanfaatkan secara positif bagus, tapi kan banyak juga yang memanfaatkan dengan hal-hal negatif,” ujar Kepala Diskominfo Kota Malang, M Nur Widianto, Senin (8/9/2025).
Diketahui, dua nomor yang diduga diretas adalah milik Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar), Baihaqi, serta mantan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Malang, Totok Kasianto.
Nomor tersebut digunakan untuk mengirimkan pesan berisi file undangan pernikahan palsu berukuran besar, hingga permintaan pinjaman uang melalui transfer.
Widianto membenarkan, salah satu modus yang sering digunakan adalah penyebaran file dengan ekstensi APK. File tersebut kerap dijadikan pintu masuk untuk melakukan aksi phising terhadap perangkat korban.
"Maka dari itu, menyikapi kiriman file APK ini perlu berhati-hati. Tidak perlu dibuka. Kemudian bisa konfirmasi ke orang di sekitarnya, benar atau tidak ada kegiatan itu, atau permohonan ini. Konfirmasinya bukan pada nomor tersebut," tegasnya.
Lebih lanjut, pria yang akrab dengan sapaan Wiwid, ini menilai melatih pejabat untuk menghadapi serangan hacker bukan hal yang mudah. Menurutnya, pola dan cara kerja hacker terus berubah sehingga sulit diprediksi.
"Yang namanya hacker itu sulit (diprediksi). Paling kami berhati-hati saja dengan melakukan sharing-sharing edukasi. Misalnya kalau di file pribadi, email itu rajin mengganti password," jelasnya.
Ditambahkannya, mayoritas peretasan nomor telepon dilakukan dengan metode phising. Dengan memanfaatkan file APK atau pesan tertentu, peretas mencoba mengelabui korban agar mengklik tautan atau membuka file yang telah disusupi.
Selain itu, Wiwid juga mengungkapkan alasan pejabat publik kerap dijadikan target serangan. Menurutnya, nama pejabat yang sudah dikenal luas memudahkan pelaku untuk memperdaya orang lain yang menerima pesan dari nomor tersebut.
"Justru dengan nama yang memiliki jaringan, memudahkan orang untuk bisa masuk, menelisik, kemudian dianggapnya sudah banyak orang kenal, dan sebagainya," tuturnya.
Reporter: Santi Wahyu/Editor: Ais
