30 September 2025

Get In Touch

LHKP PDM Surabaya: Sekolah Swasta Mau Dibawa Kemana?

Kegiatan Diskulik: Sekolah Swasta Mau Dibawa Kemana?, yang digelar LHKP PDM Surabaya. (Amanah/Lentera)
Kegiatan Diskulik: Sekolah Swasta Mau Dibawa Kemana?, yang digelar LHKP PDM Surabaya. (Amanah/Lentera)

SURABAYA (Lentera) – Lembaga Hikmah dan Kajian Publik (LHKP) Pengurus Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Surabaya, menggelar kegiatan Diskulik: Sekolah Swasta Mau Dibawa Kemana? Sabtu (13/9/2025) di Gedung TMB lt.4 SD Mudipat, Surabaya.

Ketua LHKP PDM Kota Surabaya, dr. Zuhrotul Mar’ah Lailatussolichah, mengatakan, tema tersebut sengaja diambil mengingat wacana pelaksanaan sekolah gratis tengah dibahas oleh pemerintah. 

Menurutnya, kebijakan ini harus diatur dengan mekanisme yang adil agar sekolah swasta tidak terpinggirkan.

“Kita tahu di Surabaya itu antara sekolah swasta dan negeri tidak ada masalah. Hanya saja ada kekhawatiran tersendiri, terutama kalau ada penambahan sekolah baru. Apalagi saat SPMB (Sistem Penerimaan Murid Baru) nanti bisa mempengaruhi penerimaan murid di sekolah swasta,” kata dr. Zuhro, Sabtu (13/9/2025).

Ia menjelaskan, ke depan jika sekolah gratis benar-benar diterapkan, perlu ada kejelasan mekanisme pelaksanaan. Ia menegaskan, sesuai arahan Kementerian, sekolah gratis seharusnya berlaku bagi negeri maupun swasta. 

“Kalau sekolah negeri kan jelas pembiayaannya. Tapi kalau swasta, meskipun sudah ada bantuan, itu tidak cukup. Operasional untuk gaji guru, karyawan, dan kebutuhan lain masih murni dari siswa. Kalau siswanya sedikit, mereka kelimpungan,” jelasnya.

Untuk itu, ia mendorong adanya skema sharing dana untuk memenuhi kebutuhan minimal setiap anak sekolah. Dengan begitu, sekolah swasta tidak gelagapan atau kebingungan ketika kebijakan sekolah gratis diberlakukan. 

“Harus ada balance antara sekolah negeri dan swasta. Dalam membangun pendidikan Surabaya, keduanya harus saling bersinergi. Negeri dan swasta ibarat kaki kanan dan kiri, jadi melangkahnya harus sama sehingga tidak ada ketimpangan,” ujarnya.

dr. Zuhro juga menekankan, perluasan skema sharing dana sangat penting agar sekolah swasta dapat bertahan dan tetap berperan dalam mencerdaskan generasi bangsa.

“Kalau swasta hanya mengandalkan BOS dan BOPDA itu masih tidak cukup. Harus diperluas agar ada keadilan dalam pembiayaan pendidikan,” pungkasnya. (*)

Reporter: Amanah
Editor : Lutfiyu Handi

 

Share:
Lentera Today.
Lentera Today.