MANILA (Lentera) - Warga Filipina yang tergabung dalam kelompok transportasi Manibela mulai berkumpul untuk aksi demo tolak korupsi proyek penanganan banjir.
Dikutip dari Inquirer, Rabu (17/9/2025), massa mulai berkumpul sejak pukul 06.00 pagi waktu setempat. Mereka membawa spanduk dan kompak memakai baju berwarna biru.
"Sudah cukup. Lawan korupsi!" kata ketua Manibela, Mar Balbuena, saat memimpin demo di Philcoa, Quezon City.
Titik demonstrasi tersebar di sejumlah wilayah, di antaranya Baguio, Pangasinan, Bacolod, Legazpi, Ormoc, Samar, dan Davao. Balbuena mengatakan sekitar 100 ribu dari 300 ribu anggotanya akan berpartisipasi dalam aksi yang akan berlangsung hingga Jumat (19/9/2025) mendatang.
Sementara kelompok lainnya, Pagkakaisa ng mga Samahan ng Tsuper, akan melakukan demonstrasi di Piston pada Kamis (18/9/2025) besok.
Presiden Ferdinand Marcos Jr. atau Marcos Bongbong juga menyoroti demonstrasi yang akan berlangsung selama sepekan ini. Dia menyatakan mendukung demo tolak korupsi dan mengaku akan ikut bersama massa turun ke jalan jika bukan presiden.
"Karena semuanya telah terekspos, ini sudah diketahui oleh banyak orang dan sekarang diketahui oleh masyarakat umum. Apakah anda akan menyalahkan mereka yang turun ke jalan? kata Marcos pada Senin (15/9/2025).
"Jika saya bukan presiden, saya juga akan turun ke jalan bersama mereka," lanjutnya.
Dia juga yakin demo di Filipina tidak akan berakhir seperti yang terjadi di Indonesia dan Nepal. Menurutnya, demo berakhir ricuh yang terjadi di Indonesia dan Nepal karena pemerintah gagal mengambil sikap.
"Itu terjadi jika kita tidak melakukan apa pun. Anda harus ingat, saya yang mengangkat topik ini. Dan kepentingan saya adalah untuk mencari solusi dari masalah yang telah menjadi sangat serius ini," tuturnya.
Korupsi Proyek Banjir Jadi Picu Demo
Kemarahan warga Filipina bermula dari proyek pengendalian banjir yang tak kunjung ada hasilnya. Warga yang marah pun menggerebek kediaman Sarah Discaya, kontraktor yang menangani 5 proyek penanganan banjir di Calumpit dan Baliuag.
Dugaan korupsi pun mencuat hingga akhirnya Komisi Audit (COA) menyerahkan 5 Laporan Audit Kecurangan (FAR) ke Kantor Ombudsman terkait proyek pengendalian banjir yang dilaksanakan oleh Kantor Teknik Distrik 1, Dinas Pekerjaan Umum dan Jalan Raya (DPWH) di Bulacan.
Laporan itu mencakup 5 proyek pengendalian banjir yang dikontrak oleh Wawao Builders, St. Timothy Construction, dan SYMS Construction Trading.
Biaya kontrak untuk proyek tersebut diberikan kepada Wawao Builders yang diyakini berada di balik proyek pengendalian banjir hantu senilai PHP 151,24 juta (setara Rp 43 miliar), sementara St. Timothy Construction Corporation memenangkan kontrak pemerintah senilai PHP 135,69 juta (setara Rp 38 miliar).
Berdasarkan hasil cek di lapangan, proyek yang dikerjakan perusahaan-perusahaan tersebut sebagian besar cacat dan belum selesai. Ada perusahaan yang menyatakan proyek pengendalian banjir sudah 100 persen selesai, padahal kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa proyek belum selesai.
Co-Editor: Nei-Dya/berbagai sumber
