TKD Diproyeksikan Berkurang Hampir Rp200 Miliar, Infrastruktur jadi Sektor Paling Terdampak di Kota Malang
MALANG (Lentera) - Penurunan dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat yang diproyeksikan hampir mencapai Rp200 miliar, diperkirakan akan berdampak signifikan pada sektor pembangunan infrastruktur di Kota Malang.
Wakil Ketua DPRD Kota Malang, Trio Agus Purwono mengatakan pemerintah daerah harus menyusun ulang prioritas pembangunan, agar program yang paling penting tetap bisa dijalankan.
"Iya, pasti nantinya akan ada penyesuaian belanja. Kami akan menyisir mana yang menjadi prioritas untuk bisa dikerjakan," ujar Trio, Rabu (17/9/2025).
Meski demikian, Trio berharap pemangkasan TKD tidak terlalu drastis. Ia menilai, pengurangan hingga ratusan miliar rupiah akan menyulitkan pemerintah kota dalam merealisasikan program-program pembangunan.
"Walaupun kami tetap menunggu perkembangan dari pusat. Tapi kami berharap TKD-nya tidak turun sedrastis itu, karena itu akan menyulitkan juga," katanya.
Ditambahkannya, dari sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2026 masih relatif sama dengan tahun 2025, yakni sekitar Rp1,05 triliun. Dari jumlah tersebut, kontribusi terbesar tetap berasal dari pajak daerah dengan kisaran Rp800 miliar.
"Artinya ini masih bagus walaupun kami memang ingin ada peningkatan juga dari PAD. Tetapi artinya, kemandirian keuangan daerah itu memang diukur seberapa rasio besar PAD bisa lebih tinggi daripada dana transfernya," jelas Trio.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Malang, Ali Muthohirin menyampaikan kepastian penurunan TKD masih dalam pembahasan di Kementerian Keuangan, keputusan final diperkirakan akan diumumkan dalam waktu dekat.
"Iya (diproyeksikan turun), tetapi info terbaru dari Kementerian Keuangan, itu masih dikaji dan kemungkinan tanggal 20 atau 21 besok ini akan ada keputusan apakah jadi dikurangi atau tidak," ungkap Ali.
Ali menyebutkan, dari perhitungan sementara, penurunan TKD yang hampir Rp200 miliar akan memaksa pemerintah daerah melakukan harmonisasi dengan anggaran yang ada.
"Jadi, ya itu sudah kebijakan pusat maka kami harus bisa melakukan harmonisasi dengan anggaran yang ada di Pemkot Malang. Karena itu ya gak bisa kami tolak. Harus diterima, dan kami akan koordinasikan dengan DPRD untuk mengharmonisasikan semuanya," jelasnya.
Lebih lanjut, Ali menegaskan penurunan TKD akan berdampak besar, terutama pada pembangunan infrastruktur yang selama ini sangat bergantung pada transfer dana dari pusat. Namun, program-program prioritas dipastikannya tetap berjalan.
"Tentu (berpengaruh). Tetapi program-program prioritas kami, terlebih yang berkaitan dengan janji politik seperti seragram gratis, Rp50 juta per tahun per RT, kemudian beasiswa pendidikan, itu tetap berjalan," katanya.
"Cuman mungkin yang terasa (karena TKD dikurangi) itu di infrastrukturnya. Nah itu yang pasti berpengaruh. Karena ketergantungan infrastruktur dari TKD kan lumayan," pungkas Ali.
Reporter: Santi Wahyu/Editor: Ais
