SURABAYA (Lentera) – Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Eri Irawan, mengungkapkan pentingnya percepatan integrasi transportasi publik di wilayah aglomerasi Surabaya Raya.
Terlebih lagi, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menargetkan percepatan pengembangan transportasi publik untuk menekan emisi sekaligus memperlancar mobilitas warga.
Pada tahun 2024, sistem transportasi publik Surabaya tercatat melayani 15 rute dengan dukungan 172 armada trunk dan feeder. Panjang total layanan yang tersedia mencapai 586 kilometer.
Lima tahun ke depan, tepatnya pada 2029, target itu akan meningkat signifikan. Pemkot membidik 43 rute dengan 413 armada trunk dan feeder, serta memperluas total panjang layanan hingga 1.269 kilometer.
Kapasitas layanan juga diproyeksikan mampu mengangkut hingga 2 juta penumpang untuk trunk dan feeder.
Menurutnya, langkah ini bukan hanya untuk memperlancar mobilitas warga, tetapi juga menurunkan emisi dan meningkatkan keselamatan penumpang.
Eri menjelaskan, integrasi transportasi memiliki dua aspek utama. Pertama, integrasi pembayaran, yang hingga kini belum sepenuhnya berjalan.
“Suroboyo Bus dan Wira-Wiri sudah full cashless, tapi belum sepenuhnya terhubung dengan Trans Jatim. Idealnya, ketika beli tiket Suroboyo Bus, penumpang bisa langsung naik Wira-Wiri tanpa bayar lagi,” kata Eri ketika dihubungi Lentera, Minggu (21/9/2025).
Kedua, integrasi antarmoda, yakni konektivitas antar layanan transportasi. Ia menjelaskan, saat ini sebagian sudah berjalan, seperti koneksi dari Trans Jatim ke Wira-Wiri dan Suroboyo Bus, tetapi masih perlu diperkuat.
Ia menyebut, polemik yang sempat muncul adalah kewajiban masuk ke Terminal Intermoda Joyoboyo, yang dikelola Pemkot Surabaya, sementara Trans Jatim berada di bawah kewenangan Pemprov Jatim.
“Seharusnya rute Trans Jatim diselaraskan dengan pengembangan rute yang disiapkan pemkot. Jadi, tidak berjalan sendiri-sendiri,” sebutnya.
Terkait rencana pembangunan Surabaya Regional Railways Line (SRRL), Eri menyatakan pihaknya mendukung penuh. Pasalnya, mayoritas mobilitas di Surabaya justru berasal dari luar kota, terutama Gresik (53%) dan Sidoarjo (42,9%).
“Kalau SRRL terealisasi, ini akan sangat bagus, apalagi ditunjang flyover Aloha dan underpass Margorejo yang akan mengurangi potensi perlintasan sebidang,” tuturnya.
Selain integrasi moda, politisi dari PDI Perjuangan ini juga menyoroti kualitas layanan transportasi publik. Salah satunya terkait pengemudi yang ugal-ugalan. Komisi C meminta Dinas Perhubungan mengevaluasi SOP, pelatihan, hingga tes berkala.
“Semua pengemudi wajib ikut training intensif: teknik mengemudi, etika pelayanan, hingga tes psikologi. Kalau ada pelanggaran, kita juga harus evaluasi Dishub, apakah training-nya sudah efektif,” kata Eri.
Ia juga menekankan pentingnya pengawasan ketat di lapangan, pemeriksaan kesehatan rutin bagi pengemudi, serta sistem reward and punishment. “Pengemudi yang mendapat rating tinggi dari penumpang harus diberi bonus. Itu akan memotivasi mereka menjaga kualitas,” tambahnya.
Dengan pergerakan masuk-keluar Surabaya mencapai hampir 390 ribu perjalanan per hari, Eri menilai pendekatan aglomerasi adalah kunci. “Kita tidak bisa bicara Surabaya sendiri. Harus ada koordinasi antara provinsi, Surabaya, Gresik, Sidoarjo, dan Mojokerto. Pemprov Jatim harus jadi penggerak agar transportasi publik benar-benar terintegrasi di Surabaya Raya,” pungkasnya. (*)
Reporter: Amanah
Editor : Lutfiyu Handi
