SURABAYA (Lentera) – Rencana pembukaan Koridor 8 Trans Jatim di wilayah Malang Raya mendapat penolakan dari sopir angkot setempat. Ini muncul karena kekhawatiran akan mengancam eksistensi angkutan kota (angkot).
Anggota Komisi D DPRD Jatim, Khusnul Arif, mengungkapkan meskipun sudah ada berbagai persiapan terkait kebutuhan Trans Jatim di Koridor 8, Dishub Jatim perlu menjalin komunikasi yang lebih intensif dengan sopir angkot di Kota Malang.
“Saya meyakini tidak semua mulus, ada beberapa yang perlu disinergikan jika ada penolakan,” ungkap Khusnul Arif, Selasa (23/9/2025).
Namun, ia menegaskan Dishub Jatim sudah melakukan komunikasi dan langkah antisipasi terkait potensi penolakan ini.
"Tentu sebelum diputuskan beroperasi, Dishub Jatim melakukan antisipasi,” tegasnya.
Politisi NasDem tersebut menyampaikan keyakinannya Trans Jatim sudah melalui perencanaan yang matang, termasuk kajian dan studi kelayakan yang melibatkan komunikasi dengan pemerintah setempat dan moda transportasi lokal. Ia menambahkan, berdasarkan pengalaman pengelolaan Trans Jatim pada koridor sebelumnya, masalah yang muncul dapat segera diatasi dengan perbaikan.
“Trans Jatim sudah ada perencanaan, kajian, dan studi kelayakan. Saya yakini sudah komunikasi dengan pemerintahan setempat, sudah komunikasi dengan moda transportasi lokal,” ujarnya.
Meski demikian, Khusnul Arif mengakui dinamika di setiap daerah berbeda, terutama terkait karakter masyarakat dan moda transportasi. Oleh karena itu, ia mengingatkan pentingnya untuk menyinergikan berbagai elemen agar penolakan ini bisa diminimalisir.
Reporter: Pradhita/Editor:Widyawati
