SURABAYA (Lentera)– Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menginstruksikan seluruh kepala perangkat daerah (PD), camat, dan lurah untuk memperketat pengawasan rumah kos di kawasan pemukiman warga. Langkah ini, menurutnya, penting demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Kota Surabaya.
Eri menekankan dua hal utama. Pertama, soal perizinan. Ia meminta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) bersama Dinas Penanaman Modal dan PTSP (DPMPTSP) membahas regulasi terkait kos-kosan bersama Komisi A DPRD Surabaya.
“Kos-kosan itu tidak ada retribusinya. Tolong koordinasi dengan Komisi A terkait hal ini,” kata Eri saat memberi arahan di Graha Sawunggaling, Rabu (24/9/2025).
Kedua, Eri menekankan perlunya pengawasan langsung di lokasi. Ia menegaskan setiap rumah kos di pemukiman harus memiliki “ibu kos” atau “bapak kos” yang bertanggung jawab terhadap penghuni.
“Kalau kos berada di pemukiman tanpa pengawasan pemilik, potensi terjadinya pelanggaran moral akan tinggi,” tambahnya.
Selain itu, sebelum membangun kos di kawasan pemukiman, pemilik wajib mendapat izin dari warga sekitar, minimal sepertiga hingga dua pertiga penghuni kampung. Aturan ini tidak berlaku bila kos didirikan di tepi jalan raya utama, karena dinilai tidak mengganggu aktivitas warga.
“Kalau tiba-tiba ada kos dibangun di gang sempit tanpa persetujuan warga, jelas akan menimbulkan keresahan. Keamanan kampung bisa terganggu,” tuturnya.
Eri juga mengingatkan agar pembangunan kos tidak bertentangan dengan semangat Kampung Pancasila. Ia menolak adanya kos campur laki-laki dan perempuan di pemukiman karena dapat memberi pengaruh negatif bagi anak-anak di lingkungan sekitar.
Lebih jauh, pengawasan ketat juga bertujuan membantu Pemkot dalam melakukan intervensi sosial. “Di tahun 2026 saya ingin warga miskin dan pra-miskin disekolahkan sampai lulus sarjana. Untuk itu, data penghuni kos harus jelas agar bantuan tepat sasaran,” paparnya.
Tak lupa, Eri berpesan agar nilai-nilai Pancasila terus diperkuat melalui Kampung Pancasila sebagai basis gotong royong warga. “Nilai luhur Pancasila inilah yang akan menjaga keamanan dan ketertiban di kampung,” tutupnya.
Reporter: Amanah|Editor: Arifin BH
