SURABAYA (Lentera) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) terus berupaya mencegah terjadinya korupsi salah satunya adalah dengan meningkatkan nilai-nilai integritas di jajajaran aparatur sipil negara (ASN). Sebab, nilai integritas Jatim masih belum memuaskan karena masih 67,8 persen.
“Itu menunjukkan bahwa ada kesenjangan antara sistem yang dibangun, birokrasi yang sudah akuntabel dan transparan, tetapi bagaimana public menilai integritas dari penyelenggara negara kita belum begitu tinggi, terutama dari internal,” kata Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jatim, Adhy Karyono, di kantor inspektorat Provinsi Jatim, Kamis (25/9/2025).
Adhy melanjutkan, berdasarkan penilaian itu maka rekomendasinya adalah tentu akan meningkatkan transparansi pengelolaan anggaran SDM. Kemudian, meningkatkan sosialisasi tentang pencegahan korupsi, karena memang dirasa masih kurang. Salah satunya seperti yang dilakukan di Inspektorat saat ini dengan target peserta mulai dari para pemimpin, staf termasuk eselon II dan III, serta mitra kerja pemerintah.
“Kami tekankan bahwa yang peling penting adalah komitmen pimpinan dari Ibu Gubernur, Pak Wagub, pak Inspektorat dan seluruh kepala OPD yang hari ini juga mendapatkan sosialisasi itu berkomitmen meningkatkan indeks MCSP (monitoring, controlling, surveillance for Prevention), maupun SPI (Survei Penilaian Integritas)-nya saja tapi bagaimana paktik praktik di lapangan untuk bisa betul betul meningkatkan integritas kita,” jelasnya.
Dia menandaskan bahwa sistem MCSP di Pemprov Jatim sudah mencapai 94%. Menurutnya nilai ini meninjukkan bahwa birokrasi layanan publik dan digitalisasi sudah optimal. “Namun, nilai integritas internal kita masih tertinggal dibandingkan eksternal karena kurang edukasi," jelas Adhy.
Menurut Adhy nilai yang turun sebetulnya karena persoalan kejadian korupsi di Jatim, seperti yang terjadi tiga tahun yang lalu dan masih ada rentetan sedikit hingga saat ini. Kejadian ini menjadi salah satu unsur yang mengurangi dan menggerus indeks Jatim. Padahal, tandas Adhy, Pemprov Jatim sudah melakukan perubahan perubahan besar mulai dari anggaran yang terbuka dan mendorong upaya pencegahan korupsi.
“Saya kira apa yang kita inginkan untuk bagaimana pemerintah provinsi Jawa Timur menjadi pemerintah yang akuntabel, transparan dan akurat terlebih kami lebih banyak ingin semua program ini berdampak dan dirasakan oleh rakyat. Jadi ini bagian penting kita berkomitmen untuk mensosialisasikan menerima hal hal baik penanganan pencegahan korupsi dan juga upaya lain,” tandasnya.
Di kesempatan yang sama inspektur Provinsi Jawa Timur, Hendro Gunawan, menekankan pentingnya pencegahan dini. Pemerintah dan masyarakat harus proaktif dalam mencegah korupsi. "Kita diingatkan dan diberi contoh praktik terbaik agar semua pihak bisa berpartisipasi aktif ke depannya," kata Hendro.
Ketua komisi A DPRD Jatim, Dedi Irwansyah, mengapresiasi inisiatif ini. Ia mengatakan bahwa kegiatan serupa telah dilakukan beberapa kali dalam tahun terakhir, ini sudah yang ketiga kalinya dalam tahun ini. "Kami mendorong ekspektorat untuk menjadi garda terdepan dalam pencegahan korupsi karena banyak kasus muncul hanya karena ketidaktahuan," kata Dedi. (*)
Editor : Lutfiyu Handi
.jpg)
