JAKARTA (Lentera) - Pemerintah sedang memfinalisasi kebijakan penambahan bantuan sosial (bansos) bagi 30 juta keluarga penerima manfaat (KPM) serta pekerja pada kuartal IV 2025.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan kebijakan ini merupakan bagian dari stimulus ekonomi yang digulirkan pada akhir tahun untuk menjaga daya beli masyarakat.
“Pemerintah akan memberikan stimulus tambahan (penebalan) di kuartal IV. Arahan Bapak Presiden bahwa bantalan stimulus tambahan itu untuk menjangkau hingga desil ke-4 atau lebih dari 30 juta keluarga penerima manfaat (KPM), plus pekerja,” kata Airlangga pada konferensi pers seusai Rapat Koordinasi Terbatas di Wisma Danantara, Jakarta, Rabu (1/10/2025).
Meski begitu, Airlangga belum dapat merinci besaran anggaran yang disiapkan lantaran kebijakan tersebut karena masih dalam tahap finalisasi.
“Ini sedang difinalisasi dalam satu minggu ke depan,” ujarnya.
Pemerintah juga akan menyalurkan bantuan pangan berupa 10 kilogram beras dan 2 liter Minyakita bagi 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) pada Oktober dan November 2025, dengan mekanisme distribusi secara rapel.
Program bantuan pangan ini menjadi bagian dari 17 paket kebijakan ekonomi pemerintah untuk tahun 2025–2026 yang bertujuan meringankan beban pengeluaran keluarga miskin dan rentan, menjaga ketahanan pangan rumah tangga, sekaligus membantu menekan laju inflasi.
Sebelumnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi 2025, mulai dari percepatan realisasi belanja negara, mendorong investasi sesuai rencana, hingga pemberian stimulus tambahan pada kuartal IV 2025.
“Pertama, kita melihat belanja pemerintah akan positif. Jadi itu juga baik. Kedua, kita juga monitor investasi terus masuk sesuai dengan perencanaan. Ketiga, stimulus yang dilepaskan di kuartal ke IV ini itu nilainya mendekati 2 miliar dolar AS. Jadi, sekitar Rp30 triliun, tentu akan sangat membantu,” kata Airlangga saat ditemui di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Selasa (30/9/2025).
Co-Editor: Nei-Dya/berbagai sumber
.jpg)
