JAKARTA (Lentera) – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan akan mengawasi secara ketat penggunaan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga akhir Oktober 2025. Program prioritas pemerintah itu sebelumnya menuai sorotan karena munculnya sejumlah kasus gangguan kesehatan dan keracunan.
Menurut Purbaya, pelaksanaan program MBG bukan menjadi kewenangan langsung dirinya. Namun, sebagai bendahara negara, ia berkewajiban memastikan anggaran yang telah digelontorkan bisa terserap dengan baik.
“Pelaksanaan MBG bukan di saya, tapi saya akan memantau perkembangannya. Nanti di akhir Oktober akan terlihat seperti apa hasilnya,” ujar Purbaya saat menghadiri acara di Gedung Keuangan Negara (GKN) Surabaya, Jawa Timur, Kamis (2/10/2025).
Purbaya menjelaskan, jika penyerapan anggaran berjalan baik, maka kemungkinan besar pemerintah akan menambah alokasi dana. Sebaliknya, bila serapan rendah atau diperkirakan tidak terserap maksimal hingga akhir Desember, maka anggaran akan dipangkas.
“Kalau bagus bisa ditambah. Tapi kalau ternyata tidak terserap sesuai target, ya otomatis kita kurangi,” tegasnya.
Sebelumnya, dalam pertemuan dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana pada Jumat (26/9), Purbaya sempat mengaku kaget karena serapan anggaran MBG ternyata lebih tinggi dari perkiraannya. Ia menilai program tersebut juga memberi dampak berganda (multiplier effect) terhadap perekonomian nasional.
Untuk diketahui, anggaran MBG pada 2025 ditetapkan sebesar Rp71 triliun. Namun karena target penerima dinaikkan hingga 82,9 juta orang tahun ini, pemerintah menyiapkan tambahan dana sekitar Rp100 triliun di luar pagu awal.
Meski begitu, BGN memperkirakan tidak semua dana tambahan bisa terserap. Dari target awal Rp50 triliun, hasil hitungan terbaru menunjukkan kemungkinan hanya Rp28 triliun yang dapat direalisasikan.
Editor:Widyawati/berbagai sumber
.jpg)
