Fraksi PKS Soroti Pembangunan SDM, Wali Kota Surabaya Pastikan Program Kerakyatan Tetap Berjalan
SURABAYA (Lentera) — Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya Tahun Anggaran 2026 diwarnai sejumlah catatan penting dari fraksi-fraksi DPRD. Salah satunya Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Melalui juru bicaranya, Faris Abidin, Fraksi PKS berharap agar APBD 2026 benar-benar berpihak pada pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan peningkatan kesejahteraan warga.
“APBD 2026 harus menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat, meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan taraf ekonomi warga,” ungkap Faris dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Kota Surabaya, Senin (13/10/2025).
Faris menekankan, penurunan Pendapatan Transfer dari pusat tidak boleh menghambat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, kondisi tersebut harus menjadi momentum untuk lebih cermat dan selektif dalam perencanaan anggaran dengan memprioritaskan ekonomi kerakyatan.
Faris juga menyinggung tema pembangunan Kota Surabaya Tahun 2026, yakni “Transformasi Sosial Ekonomi Berkelanjutan melalui Penguatan Modal Manusia dan Pembangunan Infrastruktur.” Menurutnya, tema tersebut mencerminkan tekad Surabaya untuk tetap tangguh di tengah kelesuan ekonomi dan situasi sosial politik yang kurang kondusif.
“APBD 2026 harus menjadi sarana bagi warga kota untuk meraih kembali kesejahteraan hidup, kedamaian, dan kenyamanannya,” ujarnya.
Selain itu, Fraksi PKS meminta Pemkot menjelaskan Indeks Pembangunan Berkelanjutan (IPB) Kota Surabaya saat ini dan target capaian pada 2026. Ia juga menyoroti perlunya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang pada 2024 tercatat di angka 84,69, naik 0,7 poin dari tahun sebelumnya.
“Dengan tema pembangunan ‘Penguatan Modal Manusia’, semestinya kenaikan IPM ke depan bisa lebih signifikan. Karena itu, belanja APBD 2026 harus memprioritaskan dimensi kesehatan, pengetahuan, dan kehidupan layak,” tegasnya.
Terkait hal itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyatakan sependapat bahwa pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) tidak boleh mengorbankan program-program rakyat.
“Alhamdulillah, pandangan fraksi semuanya sepakat. Kita juga sepakat bahwa pengurangan TKD tidak boleh mengurangi program-program yang sudah berjalan,” kata Eri.
Eri menyebut, pengurangan dana transfer tahun ini mencapai sekitar Rp730 miliar, dari perkiraan sebelumnya yang bisa lebih dari Rp1 triliun. Meski demikian, Pemkot berkomitmen menjaga agar program kerakyatan tetap berjalan dengan menata ulang skala prioritas.
“Kalau ada pengurangan anggaran, kita harus berani menentukan prioritas, tapi jangan sampai menghilangkan nilai kerakyatan,” tegasnya.
Untuk menjaga kesinambungan pembangunan, Pemkot akan memanfaatkan aset daerah dan mempercepat pembangunan infrastruktur guna mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitar.
“Kami akan mempercepat infrastruktur karena itu bisa mengubah kawasan dan meningkatkan ekonomi masyarakat,” jelasnya.
Selain itu, Pemkot juga tengah menyiapkan agenda Surabaya Great Sale pada Desember mendatang dengan potongan harga besar-besaran di berbagai sektor, mulai ritel, hotel, hingga pariwisata.
“Kami ingin menarik wisatawan datang ke Surabaya. Apalagi pariwisata kita sudah masuk dalam kalender event nasional (KEN),” pungkas Eri.
Reporter: Amanah/Editor: Widyawati
