18 October 2025

Get In Touch

Komisi IV DPRD Trenggalek Pertanyakan Kinerja Dinkes dan RSUD soal Target Pendapatan

Ketua Komisi IV DPRD Trenggalek Sukarodin saat memimping hearing bersama instansi terkait
Ketua Komisi IV DPRD Trenggalek Sukarodin saat memimping hearing bersama instansi terkait

TRENGGALEK (Lentera) – Komisi IV DPRD Trenggalek menyoroti kinerja Dinas Kesehatan (Dinkes) serta dua rumah sakit daerah, RSUD dr. Soedomo dan RSUD Panggul dalam rapat dengar pendapat, terkait pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2026, Jumat (17/10/2025).

Ketua Komisi IV DPRD Trenggalek, Sukarodin menyampaikan bahwa pembahasan RAPBD harus ditunda lantaran belum adanya rincian anggaran dari Badan Keuangan Daerah (Bakeuda). Namun, ia menegaskan bahwa Komisi IV tetap memanfaatkan forum tersebut untuk menilai kinerja dan kesiapan instansi terkait.

Dalam rapat tersebut, DPRD mempertanyakan kemampuan RSUD dr. Soedomo dalam mencapai target pendapatan Rp147 miliar yang dinilai terlalu tinggi. Pasalnya, hingga saat ini pendapatan baru sekitar Rp101 miliar, masih kurang Rp46 miliar dari target.

“Target itu terasa berat. Kita ingin tahu strategi manajemen rumah sakit untuk mencapainya. Jangan sampai target tinggi hanya di atas kertas,” tegasnya.

Selain itu, DPRD juga menyoroti belum siapnya Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dari Dinkes maupun dua RSUD tersebut. Komisi IV menegaskan agar pada rapat lanjutan semua instansi wajib membawa RKA agar pembahasan bisa dilakukan secara objektif dan transparan.

“Kami minta pada rapat berikutnya RKA sudah disiapkan. Ini penting supaya kita tahu mana anggaran yang benar-benar dibutuhkan,” kata Sukarodin.

DPRD juga menyinggung soal penurunan transfer keuangan daerah dari pusat yang mencapai Rp153 miliar, sehingga mendorong perlunya efisiensi dan penentuan prioritas program.

Selain soal anggaran, DPRD turut menyoroti keluhan masyarakat miskin yang masih dikenakan biaya pelayanan di rumah sakit daerah. Menurut Sukarodin, hal ini menunjukkan masih adanya persoalan dalam pengelolaan pelayanan kesehatan.

“Tadi kita singgung soal pasien miskin yang masih bayar. Jawaban sementara, katanya tidak ter-cover BPJS. Tapi ini tetap akan kita dalami karena pelayanan kesehatan harus berpihak pada masyarakat,” tutupnya. (Adv)

Reporter: Herlambang

Share:
Lentera Today.
Lentera Today.