JAKARTA (Lentera)-Polemik pemalsuan dokumen 7 pemain naturalisasi Malaysia belum usai. Asosiasi Sepak Bola Malaysia (FAM) telah mengajukan banding dan keputusan FIFA diprediksi akan keluar pada 30 Oktober mendatang.
Hal ini diterangkan oleh pengacara olahraga internasional, Serge Vittoz, yang mewakili FAM di hadapan Komite Banding FIFA. Ia mengatakan bahwa banding resmi baru diajukan pada 14 Oktober 2025 menyusul keputusan awal yang dikeluarkan oleh Komite Disiplin FIFA di September lalu.
"Situasi saat ini adalah bahwa keputusan awal dikeluarkan pada bulan September. Dalam jangka waktu yang ditentukan, kami telah mengajukan banding resmi pada 14 Oktober," ujarnya dikutip dari Berita Harian, Sabtu (18/10/2025).
"Kami telah diberi tahu bahwa keputusan resmi akan dikeluarkan pada 30 Oktober 2025 oleh Komite Banding. Kemungkinan besar keputusan tersebut akan dikomunikasikan kepada para pihak terkait pada hari yang sama atau beberapa hari setelahnya," tambahnya.
Vittoz juga menginformasikan bahwa proses banding ini merupakan kesempatan penting bagi FAM untuk menyampaikan argumen dan dokumen tambahan guna mempertahankan posisi mereka di tingkat internasional. Ia percaya FIFA akan objektif.
"FAM sepenuhnya menghormati proses hukum dan disiplin FIFA dan percaya bahwa semua fakta akan diperiksa secara objektif sebelum keputusan akhir dibuat," tuturnya.
"Menyusul keputusan Komite Banding, jika FAM atau para pemain yang terlibat tidak puas, mereka dapat mengajukan banding ke CAS. Namun, proses di tingkat tersebut akan memakan waktu lebih lama," tandasnya.
Sebelumnya pada 26 September 2025, FIFA mengumumkan bahwa FAM terbukti melanggar Pasal 22 Kode Disiplin FIFA tentang pemalsuan dokumen. Adapun 7 pemain yang dinaturalisasi FAM yakni Facundo Garces, Jon Irazabal, Hector Hevel, Joao Figueiredo, Imanol Machuca, Rodrigo Holgado, dan Gabriel Palmero.
Akibatnya, FAM dijatuhi denda sebesar sebesar 350.000 CHF atau setara dengan Rp 7 miliar. Sementara itu, ketujuh pemain naturalisasi Malaysia dilarang beraktivitas dalam sepak bola selama 12 bulan, baik di level nasional maupun internasional dan akan dikenai denda sebesar 2.000 CHF atau sekitar Rp 41 juta.
Editor:Widyawati/berbagai sumber
