OPINI (Lentera) -Anggaran Rp 70 triliun untuk kepentingan Makan Bergizi Gratis (MBG) dikembalikan ke Pemerintah. Kejadian ini langka, disaat banyak kasus keracunan massal, justru duit proyek MBG dikembalikan.
Padahal untuk suatu manajemen yang baik dan makan berkualitas sehat juga butuh energi yang proporsional, makanan pilihan, bergizi baik, dan aman dari keracunan.
Cukupkah dengan harga satuan porsi makanan bergizi senilai Rp.15.000? Banyak pengusaha dapur MBG mengeluh dan gulung tikar atas harga itu.
"Baru terjadi dalam sejarah negeri ini di Indonesia ada seorang pejabat kembalikan uang negara senilai Rp.70 triliun", kata Presiden Prabowo.
Presiden Prabowo memuji Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana yang mengembalikan anggaran itu.
Awalnya, anggaran BGN ditambah menjadi Rp100 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), namun karena tidak memungkinkan membangun 30 ribu dapur MBG dalam waktu satu tahun, BGN mengembalikan Rp70 triliun ke pemerintah pusat.
Prabowo menghormati langkah Dadan sebagai seorang patriot karena anggaran tersebut dapat digunakan untuk program lain yang lebih bermanfaat: membantu orang susah, desa-desa, nelayan, dan lain-lain.
Disisi lain ada pertanyaan, mengapa uang Rp.70 triliun itu tidak di improve untuk menaikkan nilai perposi menjadi lebih proporsional, dengan syarat sudah tidak ada lagi kasus - kasus keracunan. Tentu cara ini butuh diskresi Presiden, karena proses revisinya akan rumit jika tidak melalui kekuatan diskresi.
Atas pengembalian itu, BGN hanya menggunakan Rp30 triliun dari total anggaran Rp100 triliun yang dialokasikan. Pengembalian dana ini kemudian digunakan untuk program sosial lain, seperti bantuan bagi masyarakat miskin di perkotaan dan pedesaan, serta dukungan bagi nelayan kecil yang membutuhkan subsidi.
Program MBG harus tetap dilanjutkan dengan perbaikan tata kelola secara radikal. Bahwa tata kelola disiplin menjadi keniscayaan agar program MBG dapat menghasilkan kepercayaan publik dan investasi politik yang sehat. Perbaikan tata kelola ini harus dimulai dari proses pengadaan makanan hingga distribusi kepada siswa.
Tahun 2026 Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp34,49 triliun. Program ini bertujuan untuk menyediakan makanan bergizi gratis bagi siswa di sekolah-sekolah. Selain itu, Bantuan Pangan Bergizi juga akan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp3,18 triliun.
Ratusan siswa terdampak
Berdasarkan data yang dihimpun, setidaknya ada 20 kasus keracunan massal yang terjadi di 10 provinsi.
Di Jawa Barat, kasus keracunan massal terjadi di Kabupaten Bandung Barat, SDN Cipari, yang menyebabkan 1.333 siswa dan guru terganggu kesehatannya. Selain itu, di Kabupaten Garut, SDN 2 Mandalasari, 657 siswa dan guru juga mengalami gejala keracunan. Kasus serupa juga terjadi di Kabupaten Tasikmalaya, SMK Negeri Cipatujah, yang menyebabkan 115 siswa terdampak.
Di Jawa Tengah, kasus keracunan massal terjadi di Kabupaten Sukoharjo, SDN Dukuh 03, yang menyebabkan 50 siswa terdampak. Sementara itu, di Kabupaten Batang, SDN 5 Proyonanggan, 60 siswa mengalami gejala keracunan.
Kasus keracunan massal juga terjadi di Jawa Timur, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Papua Barat. Di Kabupaten Nganjuk, SDN Banaran I, 7 siswa terdampak. Di Kabupaten Situbondo, SMAN 1 Panji, 232 siswa mengalami gejala keracunan. Sementara itu, di Kabupaten Pamekasan, Lembaga Pendidikan Al-Falah, 37 siswa terdampak.
Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa keracunan massal terkait program MBG telah terjadi di banyak daerah di Indonesia dan menyebabkan ratusan siswa terdampak. Pemerintah perlu segera mengambil tindakan konkret untuk mencegah kasus serupa terjadi di masa mendatang (*)
Penulis: M.Rohanudin|Eitor: Arifin BH
