SURABAYA (Lentera) — DPRD Jawa Timur (Jatim) memastikan penghapusan kunjungan kerja (kunker) ke luar negeri pada tahun 2026. Kebijakan ini merupakan dampak dari efisiensi anggaran akibat berkurangnya bantuan dana dari pemerintah pusat sebesar Rp 2,1 triliun.
Ketua DPRD Jawa Timur, Musyafak Rouf, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi ini berlaku menyeluruh, termasuk untuk kegiatan di lingkungan dewan.
“Tidak ada kunjungan luar negeri,” sebut Musyafak, Selasa (28/10/2025).
Musyafak menjelaskan, dampak efisiensi anggaran ini tidak hanya dirasakan DPRD, tetapi juga seluruh pemerintah daerah. Sejumlah pemda bahkan memangkas kegiatan hingga pos anggaran makan dan minum rapat demi menyesuaikan kondisi keuangan.
“Karena mereka tidak mempunyai PAD. Tidak ada restoran, tidak ada hotel, tidak ada parkir. Dan potensi PAD lainnya,” ujarnya.
Politisi PKB yang juga menjabat Ketua DPC PKB Kota Surabaya itu menilai, kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat seharusnya diikuti dengan regulasi yang bisa memperkuat potensi PAD di daerah. Ia menyebut, selama ini banyak pendapatan daerah justru tersedot ke pusat.
“Jadi kami di daerah yang hanya kena dampaknya. Sementara pendapatan masuk ke pemerintah pusat, karena berkantor pusat di Jakarta,” jelas Musyafak.
Musyafak tidak membantah adanya ketimpangan antara pemerintah pusat dan daerah, terutama bagi daerah dengan kemampuan PAD yang lemah.
“Mereka pasti akan mbengok kabeh. Karena kemarin-kemarin itu andalannya dari piranti pusat,” pungkasnya.
Ia berharap ada evaluasi terhadap kebijakan pengurangan transfer dana pusat. Sebab, kebijakan tersebut juga berdampak pada 13 provinsi, termasuk Jawa Timur.
Reporter: Pradhita/Editor:Widyawati
