SURABAYA (Lentera) - Setelah sempat menuai perdebatan, seluruh fraksi di DPRD Jawa Timur akhirnya kompak menyetujui pembentukan Panitia Khusus (Pansus) BUMD Jatim dalam rapat paripurna yang digelar, Senin (3/11/2025). Rapat pembahasan tertunda ketua Pansus tertunda, namun ada indikasi Fraksi Demokrat bepeluang pimpiin Pansus tersebut.
Berdasarkan keputusan paripurna, Pansus BUMD DPRD Jatim beranggotakan 24 orang dari sembilan fraksi. Masing-masing terdiri dari Fraksi PKB sebanyak 6 orang, Fraksi PDI Perjuangan 4 orang, Fraksi Partai Gerindra 4 orang, Fraksi Partai Golkar 3 orang, Fraksi Partai Demokrat 2 orang, Fraksi Partai NasDem 2 orang, serta masing-masing satu orang dari Fraksi PAN, Fraksi PKS, dan Fraksi gabungan PPP–PSI.
Namun, agenda rapat internal untuk memilih ketua, sekretaris, dan bendahara Pansus BUMD Jatim yang sedianya digelar setelah paripurna terpaksa ditunda. Hal ini disampaikan oleh Dedi Irwansa, anggota Pansus dari Fraksi Partai Demokrat yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi A DPRD Jatim.
“Sebagian besar anggota Pansus BUMD Jatim juga merangkap anggota Banggar DPRD Jatim yang ada kegiatan lain di luar kota, sehingga rapat pembentukan ketua Pansus BUMD Jatim terpaksa ditunda,” ujar Dedi.
Dedi tidak menampik bahwa berdasarkan kultur yang selama ini berjalan di lingkungan DPRD Jatim, posisi ketua Pansus kerap diberikan kepada fraksi yang mengajukan atau memiliki keterkaitan erat dengan isu yang dibahas. Ia menyebut bahwa peluang Fraksi Demokrat untuk menempati posisi ketua terbuka lebar, namun penentuan akhir tetap bergantung pada kesepakatan seluruh anggota pansus.
“Sesuai dengan kultur yang selama ini berjalan di DPRD Jatim, maka utusan yang ditunjuk sebagai ketua Pansus kali ini adalah Fraksi Partai Demokrat. Namun karena DPRD Jatim ini lembaga politik, tentu semua kemungkinan bisa saja terjadi asal ada kesepakatan bersama,” jelasnya.
Meski begitu, Dedi menegaskan pihaknya tidak ingin mendahului hasil keputusan resmi yang akan diambil melalui rapat internal pansus. Ia memastikan bahwa mekanisme penentuan pimpinan Pansus BUMD akan dilakukan secara demokratis dengan mempertimbangkan asas proporsionalitas dan keterwakilan fraksi.
“Anggota Pansus BUMD Jatim belum menggelar rapat, sehingga kami tidak mau mendahului bahwa yang akan ditunjuk sebagai ketua nantinya itu utusan dari Fraksi Partai Demokrat,” pungkasnya. (*)
Reporter: Pradhita
Editor : Lutfiyu Handi
