SURABAYA (Lentera) – Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) bukan sekadar simbol koordinasi, melainkan motor stabilitas daerah serta keberhasilan pelaksanaan program nasional. Hal ini disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri III, Akhmad Wiyagus, dalam Rapat Koordinasi Forkopimda se-Jawa Timur yang digelar di Grand City Convention and Exhibition Surabaya, Selasa (4/11/2025).
Dalam arahannya, Wiyagus meminta seluruh unsur Forkopimda di Jawa Timur untuk tidak tinggal diam menghadapi dinamika sosial politik dan percepatan kebijakan strategis nasional di daerah.
“Forkopimda wajib memastikan Astacita dan program strategis nasional berjalan nyata hingga ke tingkat desa,” tegasnya.
Ia menambahkan, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah merupakan kunci keberhasilan program nasional. Tanpa hal itu, berbagai kebijakan seperti pangan, pendidikan, kesehatan, hingga keamanan tidak akan optimal dirasakan masyarakat.
“Pastikan program berjalan, awasi anggaran, cegah konflik sosial, dan perkuat BUMDes serta desa. Jika daerah bergerak lambat, manfaat program tidak akan dirasakan rakyat,” ujar Wiyagus.
Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan komitmennya dalam mendukung pelaksanaan program strategis nasional. Jawa Timur, kata dia, menjadi salah satu provinsi dengan penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terbesar di Indonesia.
“Di Jawa Timur, ada 3,5 juta penerima manfaat, termasuk ibu hamil,” ungkapnya.
Khofifah menjelaskan, program MBG tidak hanya berdimensi gizi, tetapi juga mengandung nilai spiritual dan sosial. “Kami pernah sampaikan ke Pak Presiden Prabowo bahkan sebelum beliau dilantik. Program ini punya dimensi barokah, dan Pak Presiden paham itu,” ujarnya.
Ia meminta para bupati dan wali kota memastikan kualitas dapur MBG dan pengawasan melalui puskesmas. “Yang kita lakukan ini harus menjadi amal jariyah. Jangan hanya formalitas,” tegasnya.
Selain MBG, Khofifah juga menyoroti program strategis lain di Jawa Timur seperti Koperasi Merah Putih yang diharapkan terhubung dengan Bulog agar distribusi pangan tetap stabil. Ia juga menyebut Sekolah Rakyat (SR) sebagai penyelamat pendidikan bagi warga miskin.
“Banyak keluarga yang menunggu Sekolah Rakyat dibuka. Ini bukti bahwa program ini betul-betul menyentuh rakyat,” ujarnya.
Rakor Forkopimda kali ini dihadiri oleh jajaran Forkopimda Provinsi, Bupati/Wali Kota, Dandim, Kapolres, Danramil, Kapolsek, serta Camat se-Jawa Timur. Hadir pula unsur TNI, Polri, Kejaksaan, dan lembaga peradilan seperti Pangdam V/Brawijaya, Kapolda Jatim, Kajati, serta perwakilan Kodiklatal dan Koarmada II.
Khofifah menyebut, kehadiran seluruh unsur ini menjadi bentuk nyata sinergitas lintas sektor. “Semua bersama-sama membangun komunikasi, koordinasi, dan sinergi agar setiap kebijakan dapat dirasakan masyarakat hingga tingkat bawah,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya restorative justice dalam penyelesaian masalah hukum, serta kewaspadaan terhadap peredaran narkotika yang kini dikategorikan sebagai extraordinary crime.
“Jangan pernah meremehkan produksi, peredaran, maupun penyalahgunaan narkotika. Rehabilitasi juga harus diperkuat, termasuk dengan menambah jumlah IPWL (Institusi Penerima Wajib Lapor),” pesannya.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Jawa Timur, Eddy Supriyanto, menambahkan bahwa rakor ini bertujuan memperkuat sinergi Forkopimda di seluruh tingkatan dalam menjaga kerukunan, keamanan, dan ketertiban masyarakat.
“Rakor ini menjadi wadah memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, Kejaksaan, DPRD, dan lembaga lainnya untuk mewujudkan Jawa Timur yang aman, nyaman, dan kondusif,” ujarnya.
Eddy juga menegaskan, kegiatan ini sejalan dengan visi “Jawa Timur Gerbang Baru Nusantara” serta semangat “Jatim Tangguh, Terus Bertumbuh.”
“Sinergi lintas sektor inilah yang menjadi kunci mewujudkan keberhasilan program strategis nasional seperti MBG, Koperasi Merah Putih, Swasembada Pangan, Sekolah Rakyat, serta penanggulangan stunting dan pemerataan layanan kesehatan,” pungkasnya. (*)
Reporter : Lutfi
Editor : Lutfiyu Handi
