MALANG (Lentera) - Jumlah kejadian bencana alam di Kota Malang mengalami peningkatan pada tahun 2025 ini, berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Malang hingga awal November tercatat sebanyak 490 kejadian naik dari 470 kejadian pada tahun sebelumnya.
Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Kota Malang, Prayitno, mengatakan dari total kejadian yang tercatat, bencana yang paling banyak terjadi adalah banjir dan tanah longsor, disusul insiden akibat angin kencang yang merusak sejumlah fasilitas warga.
"Setiap tahun trennya meningkat seiring dengan semakin masifnya intensitas hujan. Jumlah yang tahun sebelumnya ada 470 kejadian bencana, per awal November 2025 ini naik menjadi 490 untuk kasus bencana akumulatif mulai dari banjir, longsor, dan lain-lain," ujar Prayitno, Kamis (6/11/2025).
Meski mengalami peningkatan, Prayitno menegaskan tingkat ancaman bencana di Kota Malang tergolong sedang, jika dibandingkan dengan daerah lain di Jawa Timur yang memiliki risiko geologis lebih tinggi.
"Kota Malang ini ancamannya sedang. Tidak seperti daerah lain yang punya potensi gunung merapi, lahar, dan tsunami. Di Kota Malang hanya cuaca ekstrem, banjir, dan longsor," terangnya.
Sementara itu, dalam rilis resmi BMKG Juanda pada periode 6-12 November 2025, disebutkan hampir seluruh wilayah Jawa Timur telah memasuki musim hujan. Dalam sepekan ke depan, BMKG memprakirakan akan terjadi peningkatan potensi cuaca ekstrem yang dapat berdampak signifikan terhadap aktivitas masyarakat.
BMKG menjelaskan, potensi tersebut disebabkan adanya gangguan gelombang atmosfer Rossby dan Low Frequency yang saat ini melintasi wilayah Jawa Timur. Selain itu, pola belokan angin di wilayah Jatim serta suhu muka laut yang hangat di sekitar Selat Madura turut mendukung pembentukan awan konvektif yang berpotensi menimbulkan hujan intensitas sedang hingga lebat.
Menanggapi kondisi tersebut, Prayitno menegaskan terus memperkuat langkah mitigasi bencana melalui penyebaran informasi cuaca harian dari BMKG. Informasi tersebut dikirimkan setiap hari kepada pejabat hingga tingkat kelurahan. Kemudian diteruskan kepada kelompok kelurahan tangguh yang memiliki sekitar 30 anggota di tiap wilayah.
"Harapannya, masyarakat bisa segera mengambil langkah antisipasi," tuturnya.
Selain penyebaran informasi, BPBD juga gencar melakukan pelatihan mitigasi kepada masyarakat, terutama yang tinggal di kawasan rawan banjir. Hingga kini, sekitar 2.000 warga telah mendapatkan pelatihan, dan sebanyak 1.000 orang tambahan dijadwalkan akan mengikuti pelatihan serupa.
"Pelatihan ini untuk mengetahui tata cara sebelum, saat, dan setelah terjadi bencana. Dengan begitu masyarakat tahu apa yang harus dilakukan, bisa mengamankan diri dan asetnya," papar Prayitno.
Dijelaskannya, edukasi mitigasi sangat penting agar masyarakat lebih siap menghadapi potensi bencana. Misalnya, ketika ada peringatan potensi puting beliung, warga dapat memperkuat bangunan, mengamankan dokumen, kendaraan, atau barang berharga lainnya.
"Kalau masyarakat tidak tahu, aset-aset itu bisa hilang. Kelompok rentan juga bisa tidak terurus lebih dulu," tambahnya.
BPBD juga memperkuat koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) dalam upaya penanganan kebencanaan. Kolaborasi dilakukan dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH), PLN, dan stakeholder lainnya, untuk memastikan kesiapan sarana dan prasarana pendukung di lapangan.
"Peta rawan bencana juga sudah kami kirim ke seluruh camat dan lurah. Harapannya mereka bisa lebih waspada terhadap kondisi di wilayahnya masing-masing. Seburuk apapun kondisinya, dengan mitigasi kita bisa lebih siap," tegasnya.
Reporter: Santi Wahyu/Editor: Ais
