SURABAYA (Lentera) - Wakil Gubernur Jatim, Emil Elestianto Dardak, minta Bank Jatim harus punya level of commitment yang tinggi untuk mengembangan produk syariah yang ada di Unit Usaha Syariah Bank Jatim.
”IIFS ini adalah satu bukti, satu momentum untuk meneguhkan komitmen Bank Jatim yang turut mengembangkan fungsinya yang harus maju, harus all out karena potensi ekonomi syariah masih sangat besar," katanya saat menghadiri Workshop dalam ajang Indonesia Islamic Finance Summit (IIFS) 2025 yang digelar PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jawa Timur di Kantor Pusat Bank Jatim seperti dalam keterangan yang diterima Minggu (9/11/2025).
Emil menandaskan bahwa upaya mendorong inklusi syariah sebenarnya bukan hanya khusus terjadi di Jatim, tapi seluruh Indonesia. Menurutnya dari data OJK sebenarnya ada growth yang baik atau perbankan syariah dan ada ruang yang besar untuk dioptimalkan.
Direktur Utama Bank Jatim, Winardi Legowo, meyakini bahwa ekonomi dan keuangan syariah memiliki potensi besar untuk menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan, sejalan dengan semangat pembangunan ekonomi daerah yang terus digalakkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Dia menadaskan sebagai Bank Pembangunan Daerah, Bank Jatim berkomitmen untuk mendukung program pemerintah dan OJK dalam memperluas akses serta memperkuat ekosistem keuangan syariah.
”Kami percaya, sinergi antara regulator, pelaku industri, Pemerintah Daerah, dan masyarakat akan menjadi kunci utama dalam mewujudkan visi besar Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia. Melalui forum ini, kami berharap akan lahir berbagai gagasan, kolaborasi, dan inovasi yang dapat mempercepat transformasi dan penguatan industri keuangan syariah nasional, serta memberi manfaat nyata bagi masyarakat luas, khususnya di Jawa Timur,” terang Winardi.
Momentum kegiatan ini semakin istimewa karena juga sekaligus dilaksanakan seminar tematik yang menghadirkan para narasumber dengan topik-topik menarik dan seremonial penandatanganan beberapa kerja sama strategis.
Pertama, penandatanganan kerja sama layanan keuangan dengan Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro sebagai wujud dukungan perbankan syariah terhadap penguatan sektor kesehatan berbasis nilai-nilai islami.
Kedua, penandatanganan kerjasama layanan keuangan syariah dengan Pondok Pesantren Lirboyo Kediri sebagai langkah nyata dalam mendorong kemandirian ekonomi pesantren. Ketiga, Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Cash Waqf Linked Deposit (CWLD) dengan Rumah Wakaf Indonesia dan Gerakan Wakaf Indonesia yang diharapkan dapat memperkuat gerakan sosial ekonomi berbasis wakaf sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan.
CWLD sendiri merupakan sebuah instrumen inovatif dari perbankan syariah yang menggabungkan fungsi investasi dan sosial. CWLD memungkinkan nasabah berinvestasi dalam deposito, lalu keuntungan dari bagi hasilnya secara otomatis disalurkan sebagai wakaf uang untuk program sosial yang bermanfaat.
Contohnya, PKS yang telah dilakukan dengan Rumah Wakaf Indonesia. Nantinya dana wakaf yang terkumpul melalui CWLD itu akan digunakan untuk bantuan modal usaha bagi para pelaku usaha enterpreneur kopi di wilayah Kota Surabaya. Kemudian, PKS dengan Gerakan Wakaf Indonesia untuk program budidaya pisang cavendish.
”Kami meyakini bahwa kolaborasi-kolaborasi ini tidak hanya akan memperluas ekosistem keuangan syariah, tetapi juga membawa manfaat nyata bagi masyarakat Jawa Timur dan Indonesia pada umumnya,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae menjelaskan di era seperti saat ini penting sekali untuk melakukan inovasi dan perluasan akses keuangan syariah bagi seluruh lapisan masyarakat.
Menurutnya, kesadaran publik terhadap nilai-nilai ekonomi berbasis syariah terus meningkat, namun masih dibutuhkan langkah-langkah nyata untuk memperluas pemahaman dan penggunaan produk keuangan syariah secara lebih merata.
Dian memaparkan, industri keuangan syariah nasional mencatat pertumbuhan yang menggembirakan. Hingga Agustus 2025, total agregasi aset industri keuangan syariah nasional telah mencapai Rp3.030 triliun, atau tumbuh 11,4 persen dari total aset industri keuangan nasional.
”Pertumbuhan aset keuangan syariah menunjukkan peningkatan yang signifikan. Aset perbankan syariah nasional saat ini mencapai Rp975,94 triliun dengan pangsa pasar 7,44 persen, sementara pasar modal syariah mencapai Rp1.832,3 triliun dengan pangsa pasar 19,92 persen. Ini adalah pencapaian penting yang menunjukkan daya tahan dan prospek besar keuangan syariah di Indonesia,” ungkap Dian.
Keberhasilan tersebut tidak lepas dari sinergi lintas sektor, terutama antara regulator, lembaga keuangan, akademisi, dan pemerintah daerah dalam memperkuat inklusi dan literasi keuangan syariah di berbagai wilayah. Dian juga menyoroti Jawa Timur sebagai salah satu provinsi dengan ekosistem keuangan syariah paling aktif di Indonesia.
Menurutnya, dukungan dari ribuan pesantren, jutaan santri, serta pelaku UMKM halal menjadi kekuatan besar dalam mendorong ekonomi berbasis syariah.
”Pertumbuhan ekonomi syariah di Jawa Timur sangat kuat karena didukung oleh pondasi sosial dan pendidikan yang mapan. Tahun ini, Jawa Timur berhasil meraih 10 penghargaan Anugerah Adinata Syariah 2025, yang menunjukkan kontribusi besar daerah ini terhadap penguatan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat,” ujar Dian. (*)
Editor : Lutfiyu Handi
