PALANGKA RAYA (Lentera) – Kementerian Dalam Negeri RI menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2025, pada Senin (17/11/2025).
Hadir dalam rapat yang berlangsung secara virtual tersebut, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Palagka Raya, Arbert Tombak mengatakan Rakor diselenggarakan dalam upaya menekan inflasi, sekaligus memastikan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG), berjalan tanpa hambatan
"Pemerintah Kota Palangka Raya berkomitmen dan menjadikan kedua agenda tersebut sebagai perhatian utama," papar Arbert, Senin (17/11/2025).
Ia menerangkan, dalam Rakor juga membahas peran pemerintah daerah dalam mendukung Program 3 Juta Rumah.
Di satu sisi, Pemerintah Kota (Pemkot) juga menegaskan dukungan terhadap percepatan Program 3 Juta Rumah. Arbert menyatakan pemerintah daerah akan terus memfasilitasi kemudahan perizinan dan kesiapan lahan, untuk membantu penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
"Rakor ini juga menjadi momentum Pemkot untuk mempertegas arah kebijakan pengendalian harga serta pelayanan publik di tahun 2025," tutur Arbert.
Lebih lanjut ia menjelaskan, pengendalian inflasi dan pelaksanaan MBG tidak bisa dipisahkan, karena keduanya menyangkut daya beli serta kesejahteraan masyarakat.
Pengendalian inflasi adalah kunci menjaga stabilitas harga bahan pokok, sementara program MBG sebagai intervensi pemerintah agar kelompok rentan tetap terpenuhi kebutuhan gizinya.
"Pemkot Palangka Raya siap memperkuat koordinasi lintas sektor agar MBG berjalan efektif, termasuk di wilayah yang sulit dijangkau," ucapnya.
Arbert menegaskan, Pemkot siap memberi dukungan teknis, mulai dari pendataan sasaran hingga kesiapan distribusi, tujuannya agar layanan MBG benar-benar tepat sasaran dan merata.
"Melalui Rakor ini kami berharap terjalin koordinasi dan memperkuat langkah daerah untuk menahan laju inflasi, sekaligus meningkatkan kualitas layanan publik, serta mengoptimalkan setiap program prioritas pemerintah," pungkasnya.
Reporter: Novita/Editor: Ais
