JAKARTA (Lentera) - Pemerintah terus berupaya meningkatkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) khususnya dalam akses permodalan. Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, mengumumkan meningkatkan plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi Rp320 triliun pada 2026 dan menghapus pembatasan frekuensi pengambilan pinjaman.
Ia menuturkan, bunga pinjaman juga akan ditetapkan flat sebesar 6 persen. Kedua kebijakan baru tersebut berlaku mulai 1 Januari 2026. "Ke depan, teman-teman UMKM sudah tidak dibatasi lagi pengajuan KUR-nya sampai empat kali," ujar Maman Abdurrahman dalam rapat bersama Komisi VII DPR RI di Jakarta, Senin (17/11/2025).
Sebelumnya, pelaku UMKM di sektor perdagangan dibatasi hanya bisa mengakses KUR sebanyak dua kali, sementara sektor produksi empat kali. Bunga pinjaman juga naik secara progresif dari 6 persen hingga 9 persen.
Maman menjelaskan, kebijakan tersebut diambil untuk mencegah UMKM yang sedang tumbuh agar tidak mengalami kesulitan dalam mencari modal maupun mengembalikan pinjaman.
“Mereka (para pelaku UMKM) yang selama ini mengakses KUR sudah empat kali, lalu mereka lepas tidak lagi dapat program KUR, mereka masuk kepada kredit konvensional dengan bunga kurang lebih 14-15 persen, sering sekali usahanya belum sanggup (untuk membayar bunga setinggi itu), langsung bermasalah," ujarnya dilansir antara.
Untuk memperluas jangkauan, Maman mengatakan kini penyaluran KUR tidak hanya terpusat di Kementerian UMKM, tetapi juga melalui Kementerian Ekonomi Kreatif (Ekraf), Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), hingga Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Di sisi lain, Maman juga menuturkan bahwa realisasi penyaluran KUR mencapai Rp238,7 triliun per 15 November 2025, atau 83,2 persen dari target Rp286,61 triliun pada tahun ini.
“Per 15 November 2025, nilai penyaluran kurang lebih sudah Rp238 triliun atau 83 persen, artinya kami masih tinggal kurang lebih 17 persen lagi mencapai target yang sudah ditugaskan kepada kami,” katanya.
Ia mengatakan, 60,7 persen dari KUR yang telah disalurkan tersebut dialokasikan kepada sektor produksi, melebihi target yang ditetapkan sebesar 60 persen. Pihaknya pun optimistis alokasi KUR untuk sektor produksi dapat mencapai 61 persen pada Desember 2025.
Ia juga menyampaikan bahwa jumlah UMKM penerima KUR yang telah naik kelas sepanjang tahun ini sudah melewati target 1,17 juta debitur.
“Sementara untuk memastikan ada tumbuh kembang ataupun naik kelas UMKM ini, Alhamdulillah debitur graduasi (yang naik kelas) per 15 November ini melewati target yang sudah ditetapkan, yaitu 1.321.830 orang atau sekitar 112 persen dari target kita di awal,” tuturnya.
Meskipun begitu, Maman mengakui masih banyak keluhan sulitnya UMKM mengakses KUR, terutama mengenai persyaratan agunan serta data debitur pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). (*)
Editor : Lutfiyu Handi
