MALANG (Lentera) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang terus berupaya, untuk mengurangi titik blankspot di wilayahnya. Meski jumlah desa dengan kondisi tanpa layanan telekomunikasi berkurang dari tahun sebelumnya, masih terdapat area yang benar-benar tidak terjangkau sinyal.
Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Malang memastikan laporan penanganan sudah disampaikan ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) hingga ke Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Sembari mencari skema kerja sama untuk percepatan penanganan.
"Ya, itu terakhir kemarin sudah kami usulkan ke pemprov Jatim. Sudah kami laporkan ke pemprov. Blankspot kan hanya tinggal berapa itu, ya," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Diskominfo Kabupaten Malang, Atsalis Supriyanto, Kamis (20/11/2025).
Berdasarkan data Diskominfo Kabupaten Malang, pada awal Oktober 2025 lalu, masih terdapat 79 desa yang termasuk area blankspot. Jumlah tersebut berkurang dibandingkan tahun 2024, di mana ada 84 desa blankspot yang tersebar di 20 kecamatan.
Pada tahun 2025, 79 desa yang masih mengalami kendala akses telekomunikasi tersebut tersebar di 19 kecamatan.
Ditambahkannya, Pemkab Malang juga telah mengajukan penanganan blankspot dan area dengan sinyal lemah secara berkala ke Direktorat Akselerasi Infrastruktur Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komdigi. Pengajuan tersebut diharapkan dapat mempercepat penanganan mengingat beberapa lokasi masih sulit dijangkau secara geografis.
Terkait kemungkinan penggunaan APBD untuk mengatasi blankspot, Salis menyebut hal itu dimungkinkan. Namun, kondisi keuangan daerah yang tengah mengalami efisiensi menjadi tantangan tersendiri.
"Ya, sebenarnya bisa. Cuman sekali lagi, mengingat APBD juga terkena efisiensi, ya," jelasnya.
Meski begitu, pihaknya tetap berupaya untuk mencari skema pembiayaan yang memungkinkan pada tahun 2026 mendatang. Salis menyebut, efisiensi anggaran pada 2026 diperkirakan mencapai 40 persen, namun ia berharap sebagian kebutuhan perbaikan jaringan tetap bisa dilakukan.
"Tetapi kami (akan) mencoba, ya. Meskipun di 2026 nanti ada pengurangan lagi akibat efisiensi, kan sampai tembus 40-an persen, ya. Nah itu nanti mudah-mudahan bisa kami lakukan" lanjutnya.
Lebih lanjut, Salis juga membuka peluang kerja sama dengan perusahaan penyedia layanan telekomunikasi. Menurut Salis, beberapa operator telah dilibatkan untuk mendukung perluasan jaringan di wilayah yang masih terkendala jaringan.
"Atau apakah itu nanti dengan kerja sama melibatkan PT Telkom. Atau PT Capoeng. Paling tidak kan itu, apakah sebagai bentuk kerja sama, itu kami harapkan bisa support di titik-titik yang ada blankspotnya. Nanti kami coba skema-skema itu," paparnya.
Dari hasil pemetaan terbaru, blankspot yang benar-benar tanpa sinyal di Kabupaten Malang saat ini diperkirakan hanya tersisa satu hingga dua titik. Lokasi tersebut berada di wilayah pegunungan, yang secara geografis lebih sulit dijangkau.
"Kalau Kabupaten Malang sendiri, kalau untuk yang betul-betul signalnya nol begitu, paling tinggal hanya 1 atau 2 titik saja," ungkap Salis. Disebutnya, daerah di Sumbermanjing Wetan dan Tirtoyudo sebagai wilayah yang masih mengalami kendala serupa.
Sementara itu, titik lainnya kini sudah memiliki sinyal meski kualitasnya masih rendah. Beberapa kawasan di Kecamatan Tirtoyudo juga mulai tertangani dengan dukungan pihak swasta.
"Tetapi di Tirtoyudo pun sekarang sudah banyak dibantu dari teman-teman swasta juga. Itu termasuk yang blankspot juga," imbuhnya.
Reporter: Santi Wahyu/Editor: Ais
