JAKARTA (Lentera) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus berupaya menguak bantuan sosial (Bansos) di Kementerian Sosial (Kemensos). Kali ini KPK menelusuri alur pembagian bansos beras untuk Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM-PKH) dalam rangka penanganan dampak Covid-19.
"Jadi tentunya kami ingin juga mengetahui proses bansos ini dari hulu ke hilir. Artinya dari mulai perencanaannya sampai dengan pembagiannya," kata Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, di gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, Jumat (5/12/2025).
Langkah penelusuran ini untuk mengetahui bantuan sosial tersebut sampai kepada para penerima. "Apakah paket-paket ini langsung sampai ke rumah atau melalui PT POS Indonesia atau melalui kurir, dan lain-lain, siapa yang bagikannya. Itu yang sedang kami dalami," ujarnya dilansir tempo.
Selain soal distribusi, KPK tengah menelusuri kontrak kerja sama antara PT Dos Ni Roha dengan Kementerian Sosial dalam pendistribusi bansos beras. Kerja sama tersebut berlangsung pada 2020 ketika Kemensos menyalurkan bantuan sosial untuk KPM-PKH dalam rangka penanganan dampak Covid-19.
Langkah KPK dalam kasus dugaan korupsi bansos di Kemensos ini merupakan pengembangan dari perkara sebelumnya. KPK mulai mengusut kasus tersebut sejak 6 Desember 2020 melalui penyidikan dugaan suap pengadaan bansos untuk wilayah Jabodetabek pada Kemensos tahun anggaran 2020. Salah satu tersangkanya adalah mantan Menteri Sosial, Juliari Peter Batubara.
Kemudian pada 15 Maret 2023, KPK mengumumkan penyidikan dugaan korupsi dalam penyaluran beras bansos untuk KPM dan PKH di Kemensos tahun 2020–2021.
Kasus ini mencakup distribusi lima juta paket bansos di 15 provinsi. Kemudian pada 26 Juni 2024, KPK kembali mengumumkan penyidikan terkait pengadaan bantuan sosial presiden untuk penanganan Covid-19 di wilayah Jabodetabek pada 2020.
KPK juga telah menetapkan lima tersangka baru dalam perkara korupsi distribusi bansos di Kemensos 2020. Salah satunya adalah Staf Ahli Menteri Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial Kemensos, Edi Suharto.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, pada 2 Oktober 2025 lalu membenarkan penetapan tersangka tersebut. (*)
Editor : Lutfiyu Handi
