MALANG (Lentera) - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang mengusulkan pembangunan ulang Jembatan Muharto kepada pemerintah pusat, menyusul kondisi konstruksi yang makin menurun dan sudah mendesak untuk diperbaiki.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPR-PKP) Kota Malang, Dandung Julhardjanto mengatakan usulan tersebut telah disampaikan melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
"Bisa dilihat, di bawah jembatan itu kondisi konstruksinya sudah sangat mendesak untuk dilakukan penanganan. Jadi bukan perbaikan, tapi kami mengusulkan pembangunan," ujar Dandung, dikonfirmasi pada Sabtu (20/12/2025).
Dijelaskannya, pada 2019 Pemkot Malang sempat melakukan perbaikan yang bersifat sementara, yakni penguatan konstruksi tanpa membongkar total jembatan. Saat itu, Jembatan Muharto ditutup untuk kendaraan roda empat dan hanya diperbolehkan dilalui kendaraan roda dua.
Namun karena sifatnya hanya penanganan sementara, pembangunan ulang dinilai perlu segera dilakukan agar tidak menimbulkan risiko yang lebih besar. Terlebih, Dandung menyebut Jembatan Muharto merupakan jalur yang setiap hari dilalui kendaraan dengan intensitas lalu lintas yang cukup tinggi.
"Faktornya memang karena usia. Jembatan itu sudah berusia lebih dari 30 tahun. Statusnya milik Pemkot Malang, tetapi kami mengusulkan pembangunan sebagai upaya Pemkot di tengah situasi efisiensi anggaran," jelasnya.
Selain Jembatan Muharto Barat, Pemkot Malang juga mengusulkan pembangunan Jembatan Muharto Timur. Menurut Dandung, kedua jembatan tersebut dibangun dalam periode yang sama sehingga kondisi konstruksinya relatif serupa.
Tak hanya itu, satu jembatan lain yang turut diusulkan ke pemerintah pusat adalah Jembatan Glendang Pakem di kawasan Madyopuro. Jembatan tersebut mengalami kerusakan, akibat terdampak banjir besar yang terjadi pada tahun sebelumnya.
Urgensi pembangunan ketiga jembatan tersebut juga mendapat perhatian DPRD Kota Malang. Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Dito Arief Nurakhmadi menyampaikan kebutuhan pembangunan ulang Jembatan Muharto dan dua jembatan lainnya telah dibahas dalam hearing bersama DPUPR-PKP beberapa waktu lalu.
"Oleh karena itu, langkah Pemkot Malang untuk segera berkomunikasi dengan pemerintah pusat sudah tepat. Apalagi memasuki 2026, kondisi anggaran daerah memang sangat terbatas," ujarnya.
Dito menambahkan, persoalan di Jembatan Muharto tidak hanya berkaitan dengan usia konstruksi, tetapi juga adanya korosi yang terjadi di sejumlah bagian.
Kompleksitas persoalan diperparah dengan kondisi lingkungan sekitar, termasuk praktik pembuangan sampah sembarangan yang kerap memicu kemacetan di atas jembatan.
"Di Jembatan Muharto terutama, itu butuh segera ada penguatan karena terjadi korosi. Masalahnya juga kompleks karena di dekat sana ada persoalan sampah yang berdampak pada lalu lintas," pungkasnya.
Reporter: Santi Wahyu/Editor: Ais
