BLITAR (Lentera) - Bupati Blitar, Rijanto dan Wakil Bupati Blitar, Beky Herdihansah didampingi Sekretaris Daerah, Asisten Perekonomian dan Pembangunan memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Realisasi APBD TA 2025 dan Persiapan Pelaksanaan APBD TA 2026 di Ruang Candi Penataran Kantor Bupati Blitar, Senin (5/1/2026).
Dalam paparan yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah, Khusna Lindarti menyebutkan Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Blitar, sampai dengan 31 Desember 2025 cukup rendah yaitu hanya mencapai 83,51 persen.
"Lebih lanjut, guna pelaksanaan APBD TA 2026, sesuai dengan Perda No. 4 Tahun 2025 tentang APBD TA 2026 dan Perbub No. 126 Tahun 2025 tentang Penjabaran APBD TA 2026, maka seluruh Perangkat Daerah harus segera menyusun yaitu ; Anggaran Kas, DPA, Besaran UP, dan Pelaksanaan Kegiatan," ujar Khusna.
Dalam Rakor ini, Bupati Rijanto mengharapkan kepada seluruh Perangkat Daerah, untuk segera melakukan evaluasi pelaksanaan APBD TA 2025 di internal masing-masing.
"Agar tidak terjadi lagi serapan anggaran rendah, juga seluruh Perangkat Daerah untuk segera menyusun LKPJ, LKJIP dan LKPD. Sehingga realisasi APBD TA 2026 bisa maksimal," tandasnya.
Sementara itu, Kepala BPKAD Kabupaten Blitar, Kurdiyanto ketika dikonfirmasi mengenai rendahnya realiasi APBD TA 2025 mengakui ada penurunan dibanding APBD TA 2024.
"Penurunan realisasi APBD TA 2025 disebabkan beberapa faktor, diantaranya realisasi dari BLUD (rumah sakit dan Puskesmas) dan Dana BOS Dinas Pendidikan Triwulan IV belum masuk," jelasnya, Selasa (6/1/2026).
Dibanding realisasi APBD TA 2024 sekitar 94 persen, terjadi penurunan sebesar 10 persen lebih dibanding TA 2025 yang hanya 83,51 persen.
Oleh karena itu, diungkapkan Kurdiyanto akan dilakukan beberapa upaya agar realisasi APBD 2026 bisa maksimal. Diantaranya, disiplin perencanaan dan pelaksanaan anggaran, OPD memastikan program kegiatan berjalan sejak awal tahun tidak menunggu triwulan akhir.
"Kemudian, hindari penumpukan realisasi belanja di penghujung tahun yang berpotensi menurunkan kualitas output, dan percepatan proses pengadaan barang dan jasa terutama pelaksanaan pekerjaan fisik," imbuhnya.
Reporter: Ais/Editor: Arief Sukaputra
