SURABAYA (Lentera) - Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) DPRD Jawa Timur menekankan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jatim memperkuat kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan media, guna meningkatkan efektivitas penanggulangan bencana di daerah.
Ketua Fraksi PAN DPRD Jawa Timur, Husnul Aqib, menyampaikan bahwa penanggulangan bencana harus melibatkan lima unsur utama, yakni pemerintah, swasta, akademisi, komunitas, dan media. Menurutnya, sinergi antarelemen tersebut penting untuk memperkuat kesiapsiagaan masyarakat dan mempercepat respons kebencanaan.
“Kolaborasi pentahelix menjadi kunci dalam penanggulangan bencana. Seluruh unsur harus saling bersinergi dan terbuka terhadap saran serta masukan, termasuk dari media dan masyarakat,” ungkap Husnul Aqib, Senin (19/1/2026).
Ia juga menekankan peran strategis media, termasuk media sosial, dalam sosialisasi, penyebaran informasi, serta edukasi kebencanaan kepada masyarakat.
“Dengan memanfaatkan media termasuk media sosial, maka akan membuat sosialisasi dan edukasi kebencanaan akan lebih maksimal,” tegasnya.
Selain kolaborasi lintas sektor, FPAN DPRD Jatim menyoroti pentingnya penetapan kawasan rawan bencana sebagai acuan utama dalam penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
“Fraksi PAN memandang sangat penting integrasi antara KLHS dan RTRW yang di dalamnya memuat peta kawasan rawan bencana. Rencana tata ruang kawasan rawan bencana harus menjadi upaya sistematis untuk mengidentifikasi dan mengurangi potensi bencana sejak tahap perencanaan,” jelas Husnul.
Sekretaris DPW PAN Jatim itu menambahkan, terdapat korelasi kuat antara penanggulangan bencana dan penataan ruang, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
“Penataan ruang yang berbasis mitigasi adalah kunci untuk melindungi masyarakat. Dengan tata ruang yang tepat, risiko bencana dapat ditekan sebelum bencana itu terjadi,” pungkasnya.
FPAN DPRD Jawa Timur berharap penguatan kolaborasi pentahelix yang disertai integrasi KLHS dan RTRW dapat menjadi dasar kebijakan penanggulangan bencana yang lebih terencana, berkelanjutan, dan berorientasi pada keselamatan masyarakat.
Reporter: Pradhita|Editor: Arifin BH
