INDONESIA bersama sejumlah negara mayoritas berpenduduk Muslim secara resmi menyatakan bergabung dengan Dewan Perdamaian Gaza (Board of Peace) yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Langkah ini diklaim sebagai bagian dari upaya internasional mendukung stabilitas dan pemulihan di Palestina. Keputusan tersebut diumumkan melalui pernyataan bersama para menteri luar negeri dari delapan negara yaitu Turki, Mesir, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Indonesia. Meski demikian, inisiatif Dewan Perdamaian ini memicu beragam respons internasional. Muncul kekhawatiran dari beberapa kalangan bahwa lembaga baru tersebut dapat mencoba mengambil peran tertentu yang selama ini dijalankan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Informasi lain yang melahirkan pertanyaan adalah terkait biaya yang harus dibayar anggota permanennya, sebesar US$1 miliar (Rp16,9 triliun). Tak hanya itu, Trump ditetapkan ketua seumur hidup kecuali dia mengundurkan diri sukarela atau dinyatakan tidak mampu lagi. Kritik lain soal susunan anggota dewan eksekutifnya yang tidak memasukkan warga Palestina, tapi justru melibatkan Tony Blair, mantan Perdana Menteri Inggris yang mendukung invasi Irak pada 2003. Bagi Indonesia sendiri risiko dan peluang juga menjadi sorotan. Pakar dan akademisi mengatakan bahwa RI akan terjebak di dalam lingkaran pro-Amerika yang akan memprioritaskan agenda Trump. Sementara sebagian lainnya menganggap ini adalah peluang emas untuk meningkatkan peran Indonesia dalam memengaruhi agenda perdamaian global. Implementasi politik bebas aktif atau kebablasan?. BACA BERITA LENGKAP, KLIK DISINI https://lenteratoday.com/upload/Epaper/23012026.pdf
.jpg)
.jpg)
