SURABAYA (Lentera) – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, melantik dan mengambil sumpah jabatan tujuh pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jumat (30/1/2026).
Dalam sambutannya Gubernur Khofifah menekankan pentingnya menjaga kesinambungan program strategis daerah, khususnya tiga program utama Pemprov Jatim, yakni pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, yang di dalamnya juga mencakup aspek sosial.
Pelantikan dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 800.1.3.3/362/204/2026 tanggal 29 Januari 2026 tentang pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
“Hari ini ada tujuh pejabat eselon II yang dilantik untuk menggantikan pejabat lama yang sudah purna tugas,” kata Khofifah dalam sambutannya.
Salah satu pejabat yang dilantik adalah M Yasin yang dipercaya menjabat Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jawa Timur, menggantikan Sigit Panoentun yang memasuki masa purna tugas. Saat ini, Yasin masih merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bappeda Jatim.
Selanjutnya, Dydik Rudy Prasetya yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Perkebunan Jatim, dilantik sebagai Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekdaprov Jatim. Jabatan Kadisbun sementara dirangkap oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jatim, Heru Suseno.
Gubernur juga melantik Agung Subagyo sebagai Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setdaprov Jatim. Agung sebelumnya menjabat Kepala Bakorwil Bojonegoro. Sementara itu, posisi Kepala Bakorwil Bojonegoro kini diemban Tri Wahyu Liswati, yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) Jatim.
Adapun Imam Hidayat dilantik sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekdaprov Jatim, setelah sebelumnya menjabat Kepala Biro Kesra. Sedangkan Sufi Agustini, yang sebelumnya Kepala Bakorwil Pamekasan, kini menjabat Kepala DP3AK Jatim.
Khofifah menegaskan pada tiga program utama Pemprov Jatim, yakni pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, yang di dalamnya juga mencakup aspek sosial. “Ketiga program ini harus terus dikawal bersama. Infrastruktur itu melekat dengan sosial, sama penting dan sama kuatnya,” tegas Khofifah.
Khofifah juga menyinggung keberhasilan Jawa Timur dalam program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang dinilai mampu berjalan tanpa menimbulkan defisit anggaran. Menurutnya, keberhasilan tersebut karena kebijakan pemutihan di Jawa Timur telah dilaksanakan secara konsisten selama enam tahun dengan pendekatan keadilan pajak dan melibatkan para pakar.
Di sektor ekonomi dan pangan, Khofifah meminta jajaran pejabat yang baru dilantik untuk menguatkan peran Jawa Timur sebagai lumbung pangan nasional. Ia mengingatkan bahwa sejak 2020 Jawa Timur menjadi provinsi dengan produksi padi dan beras tertinggi nasional, serta kembali mendapat apresiasi Presiden RI pada 7 Januari 2026.
“Target kita bukan hanya bertahan, tapi juga bangkit dan keluar dari badai. Kita dorong ekspor jagung, maksimalisasi bongkar ratun, penguatan perikanan budidaya, serta pengembangan kopi dan kakao,” ujarnya.
Terkait sektor peternakan, Khofifah menekankan agar program impor sapi perah benar-benar berpihak pada peternak rakyat, dengan memastikan kesiapan kandang dan sumber pakan sebelum distribusi dilakukan.
Di akhir sambutan, Khofifah menegaskan bahwa pelantikan kali ini merupakan bagian dari penerapan manajemen talenta (DNA talent) yang dilakukan secara sistematis dan transparan melalui uji kompetensi, melibatkan unsur internal dan akademisi dari perguruan tinggi.
“Ini baru putaran pertama. Masih ada tahapan berikutnya sesuai kebutuhan organisasi dan tantangan ke depan,” pungkasnya. (*)
Reporter : Lutfi
Editor : Lutfiyu Handi
