SURABAYA (Lentera) -Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Hidayat mengatakan, legalitas usaha menjadi faktor penting dalam penguatan ekonomi keluarga di pedesaan. Hal tersebut disampaikannya saat menyerap aspirasi masyarakat dalam kegiatan reses di Desa Made, Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang.
Dalam pertemuan tersebut, warga menyampaikan keluhan terkait minimnya legalitas usaha serta keterbatasan dukungan modal bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Hidayat menyebut, sebagian besar masyarakat desa saat ini menggantungkan perekonomian keluarga dari sektor UMKM.
Ia menggambarkan pola ekonomi rumah tangga di desa, di mana kaum pria umumnya bekerja sebagai petani, sementara para ibu mengelola usaha rumahan sebagai sumber pendapatan tambahan.
“Kendala utamanya adalah mereka belum memiliki legalitas usaha (NIB) dan mengalami kesulitan secara teknis dalam pengurusannya,” ungkap Hidayat, Selasa (10/2/2026).
Menurut politisi Partai Gerindra tersebut, ketiadaan legalitas usaha membuat pelaku UMKM tidak tercatat dalam basis data pemerintah, baik di Dinas Perdagangan maupun Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur. Kondisi ini berdampak pada tidak tersentuhnya pelaku usaha desa oleh program pembinaan maupun bantuan permodalan.
“Kalau belum legal, otomatis tidak tercatat. Dampaknya, bantuan-bantuan dari pemerintah provinsi tidak pernah sampai ke mereka. Oleh karena itu, pendampingan UMKM sangat mendesak agar mereka mendapatkan legalitas sekaligus naik kelas,” tegas anggota DPRD Jatim dari Dapil Mojokerto–Jombang tersebut.
Selain legalitas, warga juga menitipkan harapan adanya dukungan modal melalui program KIP Jawara. Hidayat menilai, bantuan sarana usaha masih sangat dibutuhkan pelaku UMKM di desa untuk menunjang aktivitas ekonomi sehari-hari.
“Rata-rata pedagang keliling butuh rombong (gerobak), pedagang kopi butuh kompor, meja, dan sarana lainnya. Pemerintah harus hadir mendampingi agar skill mereka meningkat, sarana bertambah, sehingga pendapatan keluarga pun ikut naik,” imbuhnya.
Hidayat juga menyoroti besarnya potensi ekonomi lokal di wilayah Kudu dan sekitarnya, khususnya di sektor pangan. Ia mencatat perputaran ekonomi dari suplai sayur-mayur, telur, ayam, hingga produksi susu sapi di kawasan Wonosalam cukup masif.
“Alhamdulillah, suplai kebutuhan UMKM kita sangat masif. Jika ini dikelola dengan pendampingan yang tepat dan legalitas yang lengkap, ekonomi kerakyatan di Jombang akan bergerak jauh lebih cepat,” pungkasnya.
Reporter: Pradhita|Editor: Arifin BH
