JAKARTA (Lentera) -Hamas menolak ultimatum pejabat Israel untuk melucuti senjata selama 60 hari, meskipun perang tetap berlangsung jika Hamas tidak menggubris peringatan tersebut.
Menurut Pejabat senior Hamas, Mahmoud Mardawi ancaman tersebut tidak berdasar dan dirinya tidak mengetahui tuntutan tersebut.
"Pernyataan yang dibuat oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu… dan melalui media hanyalah ancaman tanpa dasar dalam negosiasi yang sedang berlangsung,” katanya kepada Al Jazeera, dikutip Rabu (18/2/2026).
Mardawi mengatakan ancaman untuk memperbarui model perang jika ultimatum tak dilaksanakan hanya akan memperburuk kawasan .
Di sisi lain, Yossi Fuch selaku Sekretaris Kabinet Israel mengklaim ultimatum itu berdasarkan instruksi pemerintah Amerika Serikat.
Dia menyampaikan ultimatum akan dimulai saat Presiden AS Donald Trump menggelar pertemuan dengan negara anggota Board of Peace atau Dewan Perdamaian.
"Jika berhasil, bagus. Jika tidak, maka IDF [tentara Israel] harus menyelesaikan misi tersebut," ujar Fuch, mengutip Bisnis.
Penolakan pelucutan senjata juga disampaikan oleh, pemimpin politik Hamas di luar negeri, Khaled Meshaal. Menurutnya ultimatum hanya kiasan semata agar pasukan Israel dapat lebih mudah menyerang kawasan Gaza, Palestina.
Pasalnya, beberapa hari belakangan, Israel terus melancarkan serangan di tengah gencatan senjata. Setidaknya lebih dari 600 warga Palestina tewas sejak gencatan senjata tersebut berlaku.
Selain genosida, Israel juga membatasi masuknya bantuan makanan, obat-obatan, perlengkapan medis, hingga bahan bangunan untuk revitalisasi bangunan di Gaza (*)
Editor: Arifin BH
