21 February 2026

Get In Touch

Lebih 207 Ribu Warga Terima MBG, Pemkot Surabaya Perketat Standar Higiene

Rapat koordinasi monitoring dan evaluasi antara Satuan Tugas (Satgas) Pelaksanaan MBG Kota Surabaya dan Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Surabaya
Rapat koordinasi monitoring dan evaluasi antara Satuan Tugas (Satgas) Pelaksanaan MBG Kota Surabaya dan Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Surabaya

SURABAYA (Lentera)- Sebanyak 207.355 warga Surabaya kini tercatat sebagai penerima manfaat Program Makanan Bergizi Gratis (MBG), dengan cakupan yang terus meluas.

Untuk itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memperketat standar higiene dan sanitasi, demi memastikan keamanan pangan tetap terjaga.

Penguatan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi monitoring dan evaluasi antara Satuan Tugas (Satgas) Pelaksanaan MBG Kota Surabaya dan Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Surabaya di Ruang Rapat Sekretariat Daerah Kota Surabaya, Jumat (20/2/2026).

Ketua Satgas Pelaksana MBG Kota Surabaya yang juga Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Surabaya, Lilik Arijanto mengatakan pengawasan menjadi kunci utama keberlanjutan program.

“Program MBG di Kota Surabaya saat ini telah menjangkau 207.355 penerima manfaat. Karena itu, kami memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai standar, terutama dalam aspek keamanan pangan dan higiene sanitasi. Koordinasi bersama BGN menjadi bagian dari upaya penguatan pengawasan dan perbaikan berkelanjutan,” kata Lilik.

Berdasarkan pemutakhiran data per 18 Februari 2026, terdapat 87 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Surabaya. Dari jumlah tersebut, 67 SPPG telah beroperasi, sementara sisanya masih dalam tahap persiapan dan penyesuaian administrasi maupun teknis.

Namun, dari total SPPG yang ada, baru 36 unit yang telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Pemkot Surabaya pun mendorong percepatan sertifikasi SLHS bagi SPPG yang belum memenuhi persyaratan tersebut.

Sebagai tindak lanjut, Pemkot telah menerbitkan surat imbauan kepada yayasan dan mitra pengelola SPPG agar segera mengurus SLHS. Langkah ini dinilai penting untuk menjamin mutu layanan serta keamanan makanan yang didistribusikan kepada masyarakat.

Selain aspek perizinan, Pemkot juga memperkuat sinergi lintas sektor, mulai dari kesiapan tenaga kerja, pengawasan keamanan pangan, hingga pemetaan sasaran penerima manfaat.

"Dengan pengawasan yang diperketat, harapannya Program MBG tidak hanya menjangkau lebih banyak warga, tetapi juga tetap memenuhi standar kualitas dan keamanan yang ditetapkan," tutupnya.

 

Reporter: Amanah/Editor: Ais

 

Share:
Lentera Today.
Lentera Today.