MALANG (Lentera) - Keluhan terkait menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama Ramadan menjadi perhatian DPRD Kota Malang. Menindaklanjuti laporan yang muncul dari masyarakat, legislatif berencana memanggil Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk meminta penjelasan terkait pelaksanaan program tersebut.
"Iya, masih akan kami rencanakan pemanggilan. Karena kemarin memang ada beberapa laporan dan keluhan terkait menu Makan Bergizi Gratis," ujar Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, Senin (9/3/2026).
Menurutnya, DPRD Kota Malang terlebih dahulu akan melakukan rapat koordinasi untuk membahas pelaksanaan program yang merupakan bagian dari kebijakan pemerintah pusat tersebut. Rapat tersebut diharapkan dapat menjadi forum awal untuk mengidentifikasi persoalan yang muncul di lapangan.
"Nanti kami akan melakukan rapat koordinasi bersama-sama untuk bisa membahas tentang kondisi pelayanan program pusat yang ada," jelasnya.
Dalam proses evaluasi tersebut, DPRD ingin memastikan apakah persoalan menu yang dikeluhkan masyarakat terjadi karena ketidaksesuaian dengan standar operasional prosedur (SOP). Atau disebabkan faktor lain dalam proses pelaksanaan program.
Perempuan yang akrab dengan sapaan Mia, ini menegaskan pihaknya belum menarik kesimpulan apa pun terkait dugaan tersebut. DPRD masih perlu melakukan identifikasi lebih lanjut sebelum menentukan langkah lanjutan.
"Harus kami identifikasi dulu," tegasnya.
Namun demikian, dari pengamatan awal, DPRD melihat kemungkinan adanya persoalan dalam aspek manajemen pelaksanaan program. Salah satu hal yang disoroti adalah kemungkinan terlewatnya mekanisme pengawasan kualitas atau quality control dalam distribusi menu MBG.
"Mungkin secara manajemen ada miss. Yakni terlewat SOP mengenai quality control-nya, terlewat dalam proses manajemen ini. Itu saja dulu sementara dugaan kami seperti itu," ungkap Mia.
Sebagai informasi, sebelumnya sempat muncul keluhan dari sejumlah pihak terkait porsi menu MBG kering yang dibagikan selama Ramadan. Paket menu tersebut dinilai tidak mencukupi kebutuhan gizi dan jika ditaksir secara nilai, diperkirakan tidak mencapai Rp10 ribu per porsi sebagaimana standar dalam program tersebut.
Selain itu, beberapa waktu lalu juga ditemukan adanya ulat buah pada menu puding stroberi yang dibagikan kepada siswa. Menanggapi temuan tersebut, pihak SPPG yang menangani distribusi menu telah menyampaikan permohonan maaf. Serta menarik menu puding tersebut dari sekolah-sekolah yang dilayani.
Mia menambahkan, setelah DPRD bertemu dengan Kepala SPPG dalam forum rapat koordinasi, dewan juga mempertimbangkan untuk melakukan peninjauan langsung ke lapangan guna melihat proses pelayanan program MBG secara lebih jelas.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai standar dan tujuan awal, yakni memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. (*)
Reporter: Santi Wahyu
Editor: Lutfiyu Handi
-jpg.jpg)
