MALANG (Lentera) - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang melalui Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskopindag) menyiapkan skema baru pelaksanaan pasar murah. Hal ini dilakukan usai kegiatan tersebut sempat memicu kegaduhan dalam pelaksanaannya di dua kecamatan beberapa waktu lalu.
Kepala Diskopindag Kota Malang, Eko Sri Yuliadi, menyampaikan perubahan mekanisme dilakukan agar distribusi paket sembako lebih tertata, tepat sasaran, dan tidak menimbulkan kerumunan masyarakat.
"Kami minta maaf sebelumnya karena pasar murah kemarin dengan skema itu menjadi kurang nyaman. Sekali lagi Pemerintah Kota Malang melalui Diskopindag memohon maaf apabila pelaksanaan pasar murah di dua kecamatan kemarin sempat menimbulkan kegaduhan," ujar Eko, Rabu (11/3/2026).
Menurutnya, pelaksanaan pasar murah tersebut juga sempat menimbulkan kegaduhan karena tidak semua masyarakat yang datang dapat memperoleh paket sembako yang disediakan. Hal tersebut menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi.
Eko menjelaskan, berbagai masukan dari masyarakat, baik yang disampaikan melalui pesan WhatsApp, media sosial, maupun saluran lainnya, telah diterima oleh pihaknya. Masukan tersebut akan dijadikan bahan evaluasi untuk memperbaiki pelaksanaan program pasar murah ke depan.
"Terima kasih atas saran dan masukan yang sudah disampaikan masyarakat. Itu akan menjadi evaluasi dan koreksi kami untuk memperbaiki pelaksanaan pasar murah selanjutnya," jelasnya.
Sebagai tindak lanjut, Diskopindag memutuskan untuk menunda sementara pelaksanaan pasar murah sembari menyiapkan skema baru yang dinilai lebih efektif. Melalui skema tersebut, pemerintah berharap pelaksanaan kegiatan tidak lagi menimbulkan kerumunan besar di satu lokasi.
"Nanti akan kami adakan lagi sesuai skema baru yang kami atur. Kami buat dengan skema yang lebih nyaman, tepat sasaran, dan juga tidak menimbulkan kegaduhan serta tidak mengundang orang banyak berkerumun di dalam pasar murah tersebut," terang Eko.
Ditambahkannya, penyusunan skema baru tersebut telah dikomunikasikan dengan para kepala wilayah, mulai dari camat hingga lurah. Koordinasi dilakukan agar pelaksanaan pasar murah berikutnya dapat berjalan lebih tertata dan terorganisasi dengan baik.
"Kami juga mohon kesabaran dari masyarakat, karena nanti pasti akan kami buka kembali pasar murah yang lebih terkoordinasi dengan wilayah masing-masing," katanya.
Dalam pelaksanaan selanjutnya, kuota paket sembako yang disediakan tetap sama, yakni sebanyak 1.300 paket. Namun, mekanisme distribusinya akan diubah agar lebih terarah.
Perubahan utama terletak pada sistem distribusi. Jika sebelumnya masyarakat cukup menunjukkan kartu tanda penduduk (KTP) untuk membeli paket sembako, pada pelaksanaan berikutnya akan digunakan sistem kupon yang didistribusikan melalui wilayah masing-masing.
"Kupon yang sudah kami bagikan nanti akan didistribusikan melalui wilayah masing-masing, sehingga lebih tepat sasaran," jelasnya.
Meski demikian, lokasi pelaksanaan pasar murah masih akan dipusatkan di kantor kecamatan. Menurut Eko, kantor kecamatan dinilai dapat mewakili beberapa kelurahan sekaligus, sementara data penerima manfaat tetap diidentifikasi melalui pihak kelurahan.
Sementara itu, disinggung terkait usulan dari Komisi B DPRD Kota Malang agar kuota pasar murah pada tahun mendatang dapat ditambah hingga 5.000 paket, Eko menyatakan hal tersebut memungkinkan selama mendapat dukungan penganggaran. (*)
Reporter: Santi Wahyu
Editor : Lutfiyu Handi
