Dinkes Kota Batu Terapkan Data Tunggal untuk Optimalisasi JKN, Warga Tidak Mampu Langsung Aktif 24 Jam
BATU (LENTERA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Batu melalui Dinas Kesehatan menggelar Sosialisasi Strategi Optimalisasi Kepesertaan Aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Gedung Graha Pancasila pada Jumat (13/3/2026). Langkah ini difokuskan untuk meratakan hak kesehatan dan memastikan bantuan premi asuransi tepat sasaran, khusus bagi masyarakat yang benar-benar tidak mampu.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Batu, Aditya Prasaja, mengatakan bahwa saat ini masih terdapat ketimpangan dalam struktur kepesertaan JKN di Kota Batu. Banyak masyarakat mampu yang masih menerima bantuan, sementara warga miskin justru belum terdaftar.
"Ini tugas pemerintah untuk mengaktifkan mereka. Kami akan memperbaiki data mana warga yang belum masuk dan mana yang sudah masuk tapi ternyata berada di golongan mampu," tegas Aditya pada Jumat (13/3/2026).
Sebagai solusi, Dinas Kesehatan memberlakukan kebijakan aktivasi instan dalam waktu 24 jam bagi masyarakat yang tidak mampu. Sementara itu, warga yang tergolong mampu tidak akan mendapat bantuan premi permanen.
"Jika tidak mampu, akan langsung kami aktifkan. Untuk yang mengalami kondisi darurat, Pemkot tetap hadir membantu, namun bersifat sementara. Setelah itu, mereka harus pindah ke segmen mandiri karena masuk kategori mampu," jelas Aditya.
Aditya menambahkan, pihaknya akan tetap melakukan evaluasi ketat. Peserta yang terbukti berada dalam golongan mampu akan dicoret dari daftar penerima bantuan untuk menjaga kelangsungan target Universal Health Coverage (UHC). Ia juga mengimbau kepala desa dan lurah untuk memahami mekanisme ini agar distribusi bantuan tidak salah sasaran.
Untuk mendukung keakuratan data penerima JKN, Pemkot Batu kini mengoptimalkan sistem Data Terpadu Sasaran Elektronik Nasional (DTSEN) sebagai rujukan data tunggal. Wali Kota Batu, Nurochman, menjelaskan bahwa sistem ini efektif mencegah tumpang tindih data penerima bantuan sosial maupun kesehatan karena langsung terintegrasi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Menurut Nurochman, sistem DTSEN mampu menyaring kelayakan warga secara otomatis. Ia mencontohkan, warga penerima Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) dari pemerintah bisa otomatis dinonaktifkan oleh sistem jika riwayat identitasnya terdeteksi memiliki sangkutan Pinjaman Online (Pinjol).
"Di DTSEN itu data tunggal dari seluruh persoalan yang ada di masyarakat tertuang di situ. Maka terfilter secara otomatis. Contoh yang pinjol, itu kan dinonaktifkan. Dari NIK-nya, dari KTP-nya dia termonitor oleh sistem. Ketahuan ada pinjol, itu otomatis dihentikan. Mengaktivasikannya kembali itu daerah, tapi kan harus melakukan mitigasi lagi terhadap secara pribadi itu," papar Nurochman.
Selain merapikan data JKN, Nurochman juga mengevaluasi program kesehatan unggulan Batu Sae, khususnya layanan Home Care yang telah berjalan satu tahun. Program jemput bola oleh dokter puskesmas ini dinilai sangat berhasil.
"Sangat efektif saya kira. Sangat-sangat dirasakan oleh masyarakat. Banyak sekali terutama ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan persoalan-persoalan lain seperti tensi tinggi, sangat merasakan manfaatnya dari dokter puskesmas yang turun menjangkau mereka," ungkap Nurochman.
Terkait ketersediaan tenaga medis, Nurochman mengakui masih ada enam daerah di Kota Batu yang belum memiliki dokter penanggung jawab. Penanganan sementara saat ini masih mengandalkan Puskesmas Pembantu (Pustu) terdekat, yang diakuinya kurang efektif.
Meski demikian, Nurochman memastikan bahwa penempatan bidan di 24 desa dan kelurahan sudah terpenuhi sepenuhnya. Untuk menutupi kekurangan dokter, Pemkot Batu menargetkan rekrutmen tenaga medis pada tahun ini.
"Bidan sudah disebar ke 24 desa kelurahan, sudah semuanya kemarin kita tambahin tenaganya. Tinggal dokter saja yang belum 100 persen. Tahun ini bisa kita lakukan rekrutmen untuk menambah lagi, mungkin di bulan Maret, April, atau Mei," pungkasnya.
