SURABAYA (Lentera) - Parlemen Italia mempertanyakan kebijakan memberikan kapal induk Giuseppe Garibaldi (C551) ke Indonesia senilai 54 juta euro atau sekitar Rp 1 triliun secara gratis ke Indonesia.
Dikutip dari laman Ilfattoquotidiano.it (surat kabar Il Fatto Quotidiano) edisi 12 Maret 2026, parlemen mempertanyakan surat yang dikirimkan Kepala Badan Logistik Pertahanan (Kabaloghan) Kemenhan RI, Marsdya Yusuf Jauhari, tertanggal 25 September 2025 ke pemerintah Italia dalam hal ini kepada Direktur Persenjataan Nasional Kemenhan Italia Laksdya Giacinto Ottaviani, tidak pernah dikirimkan ke Parlemen Italia.
Terkait dengan pertanyaan tersebut, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Italia, Isabella Rauti sudah mengkonfirmasi pada Selasa lalu. Rauti adalah juru bicara Kemenhan Italia di Komite Luar Negeri dan Pertahanan Senat.
Para anggota Komite dipanggil untuk memberikan suara pada dekrit Menteri Pertahanan (Menhan) Italia Guido Crosetto (setelah berkonsultasi dengan Menteri Luar Negeri (Menlu) Antonio Tajani) yang menyerahkan kapal Garibaldi secara cuma-cuma kepada Indonesia. Senat mempertanyakan mengenai pembayaran jasa oleh Kemenhan RI kepada perusahaan swasta Italia pembuat kapal selam mini, Drass.
Tanggapan Rauti kepada Komisi tidak memuaskan pihak oposisi, yang meminta dan memperoleh penundaan pemungutan suara: mereka meminta kejelasan lebih lanjut tentang pemberian kapal induk kepada Jakarta. Oposisi juga meminta Menhan Guido Crosetto datang langsung ke parlemen memberi penjelasan.
Oposisi menegaskan, persetujuan dari mereka bukan sekadar formalitas. Tanpa persetujuan yang mengikat, oposisi mengancam, proses hibah kapal induk tidak bisa dilakukan. Akibatnya, pemungutan suara untuk pengesahan hibah kapal induk di Komite kemungkinan ditunda hingga setelah referendum politik pada akhir Maret 2026. (*)
Editor : Lutfiyu Handi
