Antisipasi Krisis Energi, PKB Jatim Usulkan Fleksibilitas Kerja PNS dan Skema Pembiayaan Alternatif
SURABAYA (Lentera) — Fraksi PKB DPRD Jawa Timur mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyiapkan langkah antisipatif menghadapi potensi krisis energi di tengah ketidakpastian global. Salah satu upaya yang didorong adalah penyiapan skema pembiayaan alternatif serta pengaturan sistem kerja aparatur sipil negara (PNS) yang lebih fleksibel.
Ketua Fraksi PKB DPRD Jatim, Muhammad Ashari, menyatakan bahwa kondisi geopolitik global yang memanas, khususnya konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran, berpotensi berdampak pada sektor energi, termasuk konsumsi bahan bakar minyak (BBM).
Dalam konteks tersebut, pihaknya menilai penting bagi Pemprov Jatim untuk menyiapkan berbagai skenario, termasuk menghadapi kemungkinan terburuk.
"Memang harus ada plan cadangan, termasuk menyiapkan skema alternatif pembiayaan mengantisipasi ketika kita berada di situasi baik-baik saja. Contohnya krisis Energi," ungkap Ashari, Selasa (17/03/2026).
Ia menjelaskan, meskipun kondisi stok BBM nasional saat ini masih aman, kewaspadaan tetap perlu ditingkatkan dengan mendorong pola hidup hemat energi di berbagai sektor.
Salah satu langkah yang dinilai dapat dipertimbangkan adalah penerapan sistem kerja fleksibel, termasuk work from home (WFH) bagi PNS pada kondisi tertentu. Dukungan tersebut sejalan dengan usulan Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar.
Menurut Ashari, kebijakan WFH tidak hanya berpotensi menekan konsumsi BBM, tetapi juga memberikan dampak lain, seperti mengurangi kepadatan lalu lintas.
"Ini juga berdampak pada volume kendaraan yang lebih mencair. Tentu hal ini dapat mendatangkan rasa nyaman bagi masyarakat," ujarnya.
Karena itu, Fraksi PKB mendorong Pemprov Jatim untuk lebih luwes dalam menata sistem kerja aparatur, terutama dalam menghadapi dinamika global yang berpengaruh terhadap stabilitas energi.
Meski demikian, Ashari menegaskan bahwa penerapan kebijakan tersebut harus tetap mempertimbangkan efektivitas pemerintahan dan tidak mengganggu pelayanan publik.
"Banyak pos-pos pegawai yang tidak bersinggungan langsung dengan pelayanan. Ini bisa dihemat dengan WFH," pungkasnya. (*)
Reporter: Pradhita
Editor : Lutfiyu Handi
