SURABAYA (Lentera) -Wacana aparatur sipil negara (ASN) diminta bersepeda (Gowes) ke kantor pada hari tertentu untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) dinilai tidak akan efektif tanpa keteladanan dari pimpinan. Pejabat pemerintah justru harus menjadi pihak pertama yang menjalankan kebijakan tersebut.
Pakar transportasi dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Machsus, menilai kebijakan gowes ke kantor seharusnya tidak hanya berlaku bagi ASN, tetapi juga pejabat pemerintah sebagai bentuk komitmen dalam penghematan energi.
“Menurut saya, pejabat justru harus menjadi contoh pertama. Dalam implementasi kebijakan publik, aspek keteladanan memiliki peran yang sangat besar,” kata Machsus, Selasa (31/3/2026).
Di Surabaya sendiri, Wali Kota Eri Cahyadi telah merencanakan kebijakan pembatasan penggunaan kendaraan pribadi bagi pegawai yang berkantor di Balai Kota maupun kantor perangkat daerah. Pada hari tertentu, pegawai diminta menggunakan transportasi umum, sementara yang rumahnya dekat dengan lokasi kerja dianjurkan menggunakan sepeda.
Menurut Machsus, jika masyarakat diminta menghemat BBM, maka pejabat harus menunjukkan komitmen yang sama. Bentuknya bisa berupa bersepeda ke kantor, menggunakan kendaraan bersama, beralih ke kendaraan listrik, hingga mengurangi perjalanan dinas yang tidak prioritas.
Ia menjelaskan, dalam teori kebijakan transportasi, keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi perilaku kepemimpinan. Ketika perubahan dimulai dari pimpinan, tingkat penerimaan publik biasanya jauh lebih tinggi.
Meski begitu, Machsus menegaskan kendaraan dinas pemerintah tidak perlu dihentikan secara total. Yang dibutuhkan adalah rasionalisasi operasional berdasarkan urgensi perjalanan.
“Yang memiliki fungsi layanan publik seperti kesehatan, pengawasan lapangan, layanan administrasi penting, dan emergency harus tetap berjalan karena nilai manfaat sosialnya tinggi. Yang perlu dibatasi adalah perjalanan dengan utilitas rendah, seperti kegiatan seremonial atau rapat yang sebenarnya bisa dilakukan secara daring,” ujarnya.
Selain itu, ia menilai pembengkakan konsumsi BBM di perkotaan tidak hanya disebabkan jumlah kendaraan, tetapi juga inefisiensi sistem transportasi, terutama kemacetan dan dominasi kendaraan pribadi.
Menurutnya, kemacetan menyebabkan pemborosan BBM karena kendaraan tetap menyala dalam kondisi berhenti atau berjalan sangat lambat. Budaya penggunaan mobil satu orang juga menjadi salah satu penyebab utama pemborosan energi di kota besar.
“Jadi akar persoalannya bukan semata jumlah kendaraan, tetapi pola mobilitas yang belum efisien, dominasi kendaraan pribadi, serta manajemen lalu lintas yang belum terintegrasi,” pungkasnya.
Reporter: Amanah|Editor: Arifin BH
-jpg.jpg)
